Salomo Pardede: WTP Bukan Ukuran Keberhasilan Pemerintah

Medan, Tabayyun.id : Sekretaris  Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede (foto),  menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan atas keberhasilan  mempertahankan Opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

Menurut Salomo pihaknya mengapresiasi opini WTP, namun hal itu bukanlah satu satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Melainkan sejauhmana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.

Sorotan itu disampaikan Salomo TR Pardede dalam penyampaian pemandangan umum ftaksinya atas penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggujawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025, dalam rapat paripurna, Senin (15/6/2026).

Seiring dengan itu, kata Salomo, Pemko Medan dinilai perlu memperkuat kemandirian fiskal. Bahkan, mempertanyakan apa langkah konkret untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya.

Bukan itu saja, Salomo juga menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan.

Dimana masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, banjir yang terus berulang. Begitu juga persoalan sampah, serta pelayanan publik yang belum maksimal.

“Karena itu kami mempertanyakan, mengapa masih banyak
Infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar? Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Mohon tanggapan saudara Walikota,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, dengan lembahnya kinerja OPD Pemko Medan, Fraksi Gerindra memandang perlu dilakukan evaluasi yang tegas. “Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarkan hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran,” sebutnya.

Dilanjutkan, secara khusus pihaknya memberikan perhatian terhadap kinerja Dimas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP,  BPKAD dan Satpol PP.

“Hingga saat ini masih menerima berbagai keluhan masyarakat. Kami juga meminta penjelasan Pemko Medan terkait penanganan banjir yang hingga saat ini masih menjadi persoalan tahunan. Berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan?” pungkasnya. (erwe)