PKS Soroti Tingginya SiLPA APBD Medan TA 2025

Medan, tabayyun.id : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah catatan kritis dan pertanyaan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, Senin (15/06/2026).

Pemandangan Umum Fraksi PKS disampaikan juru bicara fraksi, Hj. Sri Rezeki, A.Md (foto), yang menegaskan bahwa setelah mempelajari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian dan perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Sorotan pertama Fraksi PKS tertuju pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp592,217 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp105,253 miliar.

“Fraksi PKS mempertanyakan faktor-faktor dan kendala yang menyebabkan tingginya SiLPA tersebut serta meminta penjelasan terkait proyeksi dan pemanfaatannya pada tahun anggaran berikutnya,” kata Sri Rezeki.

Selanjutnya, Fraksi PKS juga menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Medan. Di tengah tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir, masih terdapat titik-titik rawan banjir bahkan di kawasan yang sebelumnya tidak pernah terdampak.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terlebih realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp226,721 miliar dibandingkan tahun 2024 Rp423,161 miliar.

“Fraksi PKS mempertanyakan penyebab penurunan belanja infrastruktur tersebut serta langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Pemko Medan dalam mengatasi persoalan banjir yang terus menjadi keluhan masyarakat,” ujar Sri Rezeki.

Selain itu, Fraksi PKS menilai realisasi belanja daerah tahun 2025 lebih dari Rp5,8 triliun atau sebesar 82,56 persen dari target masih belum optimal. Karena itu, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai faktor penyebab rendahnya serapan anggaran serta strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran mendatang.

Dalam sektor pendapatan daerah, Fraksi PKS turut mempertanyakan belum tercapainya target Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Dari target sebesar Rp35,056 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp29,329 miliar.

“Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Medan menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi sekaligus langkah-langkah untuk meminimalisir potensi kebocoran pendapatan pada sektor tersebut, ” ungkapnya.

Di bidang sosial, Fraksi PKS menyoroti realisasi belanja bantuan sosial di dinas aosial tahun 2025 sebesar Rp67,15 miliar atau 83,45 persen dari anggaran yang tersedia. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 mencapai Rp70,43 miliar.

Untuk itu, Fraksi PKS meminta Dinas Sosial Kota Medan melakukan pendataan yang lebih akurat dan komprehensif agar penyaluran bantuan sosial pada tahun mendatang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat yang berhak menerimanya.. (erwe)