F-PKS Soroti Program E-Parking dan Capaian PBB Tahun 2022

Medan, Tabayyun.id : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mempertanyakan sejumlah capaian program Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Tahun 2022. 

Beberapa program yang menjadi sorotan di antaranya terkait pelaksanaan dan capaian E-Parking di Kota Medan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masalah banjir serta lapangan pekerjaan di Kota Medan. 

Sorotan ini disampaikan FPKS melalui juru bicaranya, Irwansyah, dalam rapat paripurna yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Medan terkait rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022, Kamis (8/09/22). 

“Berdasarkan data dan dokumen Perubahan APBD yang kami terima, ada beberapa hal yang kami pertanyakan, di antaranya soal E-Parking,” kata Irwansyah. 

Pihaknya, kata Irwansyah, mengapresiasi beberapa ruas jalan sudah menggunakan             E-Parking. Kemudian ada juga beberapa ruas jalan yang belum menggunakan sistem E-Parking.

“Bagaimana perencanaan penataan parkir pinggir jalan yang telah disusun oleh Pemko Medan, sehingga target PAD sebesar Rp. 36 miliar dapat direalisasikan? Mohon penjelasannya,” kata Irwansyah. 

Kemudian, lanjut Irwansyah, dalam Pos Pendapatan Pajak Daerah, Pemko Medan menargetkan PBB sebesar Rp. 902 miliar. Fraksi PKS mempertanyakan sudah berapa target yang tercapai dari PBB sampai saat ini.. 

“Fraksi PKS juga mendapatkan keluhan dari masyarakat dengan kenaikan PBB yang signifikan, sehingga banyak keluarga miskin yang tidak mampu membayar. Apa solusi yang diberikan oleh Pemko Medan terhadap masalah ini. Mohon penjelasannya, ” tanya Irwansyah. 

Dalam persoalan infrastruktur, Fraksi PKS melihat masih adanya banjir di beberapa titik di Kota Medan. PKS mempertanyakan upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam menanggulangi banjir di Kota Medan. “Adakah sistem drainase Kota Medan? Mohon penjelasannya,” katanya. 

Kemudian, lapangan pekerjaan dirasa semakin sulit untuk didapatkan, sehingga jumlah pengangguran terus bertambah. Fraksi PKS mempertanyakan berapa jumlah pengangguran di Kota Medan dan apa upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam menciptakan lapangan kerja baru. 

“Dengan naiknya harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan non pangan. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat, karena harga melambung tinggi sehingga terjadinya kenaikan inflasi. Fraksi PKS mempertanyakan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan,” tegasnya. 

Seperti diketahui, sesuai dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, struktur P.APBD Kota Medan adalah pendapatan bertambah Rp. 75 milyar (1,17%) menjadi Rp. 6,497 trilyun lebih. 

Kwmudian belanja bertambah Rp. 921,596 milyar lebih (13,71%) menjadi Rp. 7,643 trilyun lebih, dan Pembiayaan Netto bertambah Rp. 846,596 milyar lebih (282,2%) menjadi Rp. 1,146 milyar lebih. (erwe)

Teks foto: Irwansyah saat menyampaikan memandangan umum fraksinya. (Ist)