Rudiyanto: Kisruh Pemilihan Kepling Bisa Turunkan Kredibilitas Bobby Nasution 

Medan, Tabayyun.id : Persoalan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan masih manjadi masalah di beberapa tempat. Meski Pemko Medan sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, namun produk hukum tersebut belum memberikan efek yang berarti di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong (foto), pun mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan seluruh perangkatnya untuk melaksanakan payung hukum yang sudah dimiliki Kota Medan itu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan masalah di masyarakat.

“Kami (Komisi I) meminta kepada pihak terkait di Pemko Medan seperti Lurah dan Sekcam sebagai pelaksana proses pemilihan Kepling, untuk dapat menjalankan Perda dan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Kepling seutuhnya,”  ujar Rudiyanto Simangunsong kepada wartawan, Rabu (5/01/22).

Menyikapi persoalan pemilihan Kepling di beberapa tempat yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, mantan anggota DPRD Kota Tanjungbalai ini meminta pelaksanaan dilaksanakan secara transparan.

“Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau mungkin institusi untuk pemilihan Kepling di Kota Medan,” tegasnya seraya mengatakan apalagi misalnya ada diduga bunyi-bunyi nilai rupiah dari pemilihan Kepling.

Dalam persoalan ini, pihaknya juga menerima banyak keluhan dari masyarakat, salah satunya terkait transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

“Kami menerima banyak keluhan dari warga di lingkungan mengenai hal ini, semisal ketidakterbukaan informasi, diduga ada permainan uang dari jabatan tersebut, kepentingan organisasi atau partai dan lainnya,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Walikota Medan untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. “Kami berpikir Walikota perlu untuk turun tangan mengawasi perjalanan pemilihan Kepling. Dan Lurah serta Sekcam yang dalam pelaksanaan pemilihan Kepling terjadi kehebohan di tengah-tengah warga, bolehlah Walikota membina aparatur,”  desaknya.

Penasihat Fraksi PKS DPRD Medan ini  mewanti-wanti persoalan ini bisa menjadi persoalan serius bagi Pemko Medan di bawah pemerintahan Muhammad Bobby Afif Nasution.

“Kekacauan pemilihan Kepling ini bisa jadi akan menurunkan kredibilitas Walikota jika tidak diselesaikan dengan segera,” tegasnya.

Seperti diberitakan, dua calon Kepling di Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Fitriani Harahap dan Desnila Ariani, meminta agar Walikota Medan Bobby Nasution mendatangi Kantor Camat Medan Amplas.

Mereka menilai ada dugaan kecurangan yang dilakukan pihak panitia pemilihan Kepling yang dibuka di Kantor Kelurahan masing-masing yang dimotori Camat Medan Amplas.

Fitriani Harahap, mantan Kepling V dan Desnila Ariani mantan Kepling VI, Kelurahan Sitirejo II, yang kembali ikut bertarung untuk menjadi orang nomor satu di lingkungannya, menilai panitia tidak transparan dan diduga ada ‘kongkalikong’ dengan calon-calon Kepling lainnya. (erwe)