Gandeng Kejari Lewat Program Jaksa Sahabat Pendidik, Pemko Tebing Tinggi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah
11 November 2026TEBING TINGGI, TABAYYUN.ID – Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana BOSP dan tata kelola sekolah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, Rabu (11/11/2026) di Aula Lantai IV Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi.
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan kepala sekolah memikul tanggung jawab besar, tidak hanya memastikan mutu pembelajaran dan kompetensi guru, tetapi juga mengelola sumber pembiayaan pendidikan, aset, dan pertanggungjawaban keuangan.
“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” terang Wali Kota.
Wali Kota menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk membangun integritas dan budaya antikorupsi, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta memperkuat pengawasan internal.
“Kami berharap program Jaksa Sahabat Pendidik ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, melainkan menjadi wadah komunikasi dan konsultasi berkelanjutan antara kejaksaan dengan satuan pendidikan,” harapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan mengingatkan bahwa paradigma hukum kini bergeser dari leader justice menjadi social justice.
Ia menjelaskan korupsi saat ini lebih banyak disebabkan oleh keserakahan, bukan kebutuhan.
“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal SPMB digital. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” ungkap Kajari.
Menurutnya, integritas adalah niat awal yang wajib dimiliki pendidik.
“Jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih menambahkan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum terkait Dana BOSP dan revitalisasi sekolah, memetakan potensi risiko hukum, serta membangun komitmen bersama mewujudkan pendidikan yang bebas penyimpangan.
Program “Jaksa Sahabat Pendidik” merupakan tindak lanjut MoU antara Pemprov Sumut, Kejati Sumut, dan 33 kepala daerah se-Sumut yang diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026 lalu. (Dik)

