Komisi II Dorong Dirut RS Pirngadi Tingkatkan Pelayanan

Medan, Tabayyun.id : Anggota DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung (foto), dorong Plt Dirut Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan, agar dapat mandiri untuk mengelola keuangan sendiri. Karena status rumahsakit milik Pemko Medan itu sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

“Kalau sudah BLUD, harus bisa mandiri menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD menutupi biaya belanja,” ujar Henry Jhon Hutagalung.

Penegasan itu disampaikannya saat rapat evaluasi triwulan I TA 2026 realisasi capaian kerja pihak RS Pirngadi Medan bersama Komisi II di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026). Rapat dipimpin Kasman bin Marasakti Lubis, dihadiri anggota Komisi II, Henry Jhon Hutagalung, Dr. Dra. Lily, MBA, MH, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufiq.

Sebelumnya, di awal rapat, Plt Dirut RS Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, telah memaparkan kondisi rumahsakit yang belum mampu bersaing dengan beberapa rumahsakit swasta. Bahkan PAD belum mampu menutupi belanja, sehingga terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan Rp 5 miliar.

Mendapat keterangan itu, pantas saja salah satu anggota komisi, Henry Jhon Hutagalung, mempertanyakan kejanggalan dimaksud. “Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 miliar?” kata Henry Jhon.

Mendengar pertanyaan Henry Jhon, Mardohar dengan penuh kehati-hatian, menjawab bahwa kekurangan Rp 5 miliar ditutupi dari APBD Kota Medan.

Mendapat jawaban itu, tentu saja Henry Jhon sedikit kaget. “Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit,” ungkapnya.

Dari paparan Mardohar, terungkap pemakaian BOR dari sekitar 500 bed hanya mencapai 50 persen. “Kondisi ini patut kita prihatin. Dimana, saat ini seluruh rumahsakit swasta selalu kamar penoh. Konon RS Pirngadi kekurangan pasien. Maka harus disikapi serius untuk pembenahan,” terangnya.

Untuk itu Henry Jhon mendesak Dirut RS Pirngadi harus memperbaiki total kinerjanya dengan profesional. Begitu juga soal rujukan pasen dari puskesmas diwajibkan prioritas ke rumahakiat milik Pemko Medan, yakni Pirngadi dan Bachtiar Djafar.

Selain itu, Henry Jhon menyarankan kepada Walikota Medan supaya meningkatkan gaji dokter spesialisdi RS Pirngadi Medan. Hal itu perlu dilakukan guna merangsang minat para dokter betah mengabdi dan menjalankan tugas kamanusiaan di RS. Pirngadi. (erwe)