Menyikapi Persoalan Kemsikinan Di Kota Medan Tak Bisa Hanya Dilihat Dari Data

Medan, Tabayyun.id : Wakil Ketua DPRD Medan, H.T. Bahrumsyah (foto), mengatakan bahwa menyikapi persoalan kemiskinan di Kota Medan tidak bisa hanya melihat melalui angka atau data statistik saja. Sebab berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, angka kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. 

“Ketika pandemi Covid-19 melanda Kota Medan dan secara nasional, angka kemiskinan kita naik dan kemudian turun lagi. Nah, Pemko Medan melihat datanya dari situ. Tapi nyatanya, banyaknya data yang masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga indikator kemiskinan ini bisa kita perlebar,” jelas Bahrumsyah, Senin (10/10). 

Indikator kemiskinan yang diperlebar itu, lanjut Bahrumsyah, yakni adanya masyarakat miskin yang menjadi lebih miskin yang disebabkan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan lainnya. Sehingga, kembali memunculkan persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di masyarakat. 

“Akhirnya mau tidak mau, banyak masyarakat kita sekarang yang miskin dan hampir miskin akibat tingginya harga kebutuhan-kebutuhan itu. Bahkan, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakatnya sebesar 2 persen dari APBD untuk menanggulangi kemiskinan,” ujarnya. 

Artinya, sambung Bahrum, memang pemerintah pusat pun meyakini bahwa suasana masyarakat hari ini dalam persoalan kesejahteraan sosial yang terganggu.

“Jadi kalau disimpulkan, kita gak bicara data. Dengan berbagai instrumen yang ada, kita pahami bahwa penduduk Kota Medan banyak yang perlu mendapatkan bantuan tambahan, apakah itu bentuk bantuan karena kemiskinan atau miskin karena tiba-tiba ketidakmampuan. Makanya kita tidak bicara data,” tambahnya. 

Lebih lanjut Ketua DPD PAN Medan ini menjelaskan, saat ini DTKS yang sudah didaftarkan sebanyak 700 ribu lebih pendaftar. Jika dipersentasekan, kebutuhan masyarakat Kota Medan terhadap bantuan tersebut begitu tinggi. 

“Persoalan apakah itu kemiskinan atau ada regulasi-regulasi inflasi yang tinggi dan kenaikan harga BBM, kita tidak menghitung angka itu. Yang pasti hari ini, penduduk Kota Medan kebutuhannya mendapatkan bantuan itu sangat tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Medan melalui program-program yang dikolaborasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, mengatakan bentuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pihaknya adalah dengan memberikan bantuan ke organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) dan lainnya. 

“Kita hanya bantu alat, bukan dana. Dan jumlahnya pun nggak banyak, hanya 25 kelompok saja yang terdata di Dinas Sosial,” ucap Khoiruddin Rangkuti kepada wartawan, Senin (10/10).

Dikatakan Khoiruddin, dalam setiap kelompok tersebut, hanya diisi 5 sampai 10 orang. Ia pun mencontohkan, jika kelompok tersebut membutuhkan alat untuk usaha catering, maka Dinas Sosial Kota Medan akan memfasilitasinya. 

“Itulah yang dilakukan Dinas Sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Tapi kalau secara global, bisa ditanyakan ke Bappeda Kota Medan, karena mereka Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan,” ujarnya. 

Khoiruddin menegaskan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya merupakan program pemerintah pusat. Sedangkan untuk Pemko Medan melalui Dinas Sosial sendiri, hanya bertindak sebagai fasilitator.

“Agar mendapatkan bantuan ini, harus terdaftar dulu di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Di sinilah peran kita,” katanya. (erwe)