Dewan Soroti Kinerja Dinkes Kelola RS dan Puskesmas

Medan, Tabayyun.id : Wakil Ketua DPRD Medan, T. Bahrumsyah, pertanyakan strategi dan pola baru yang akan diterapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dalam mengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Medan Labuhan yang akan dilounching dalam waktu dekat ini. 

Hal ini bertujuan agar RSUD Medan Labuhan tidak bernasib sama dengan RS Pirngadi Medan yang kondisinya buruk terkait pelayanan maupun manajemen.

Kritikan itu disampaikan Bahrumsyah saat memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan Tahun Anggaran 2021 dengan Kepala Dinkes Kota Medan, Taufiq Ririansyah, di gedung DPRD Medan, Selasa (21/6/2022).

Didampingi anggota banggar DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan dan Parlindungan Sipahutar, Bahrumsyah mengharapkan agar pengelolaan RSUD Medan Labuhan nantinya harus lebih baik. 

“Jangan seperti RS Pirngadi, target pendapatan tidak pernah tercapai. Rumahsakit lain meningkat mencakar langit, tetapi RS. Pirngadi malah nunggu drop. RS. Pirngadi itu BLUD penuh, tidak boleh masuk APBD, tapi itu pun kita kasih juga,” sebut Bahrumsyah sedikit kesal.

Untuk itu, Bahrumsyah berharap kepada Kepala Dinkes Kota Medan bersama pejabat di RS Medan Labuhan supaya memiliki strategi jitu mengelola rumahsakit tersebut, sehingga menjadi kebanggaan warga Kota Medan. 

Masih dalam rapat pembahans LPJ, Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan, itu menyoroti soal dana kapitasi di 41 Puskesmas di Kota Medan. Ia mensinyalir ada yang kurang dalam pengawasan dan minimnya kontrol dari Dinkes.

Untuk itu Bahrumsyah minta data lengkap terkait dana kapitasi. Seperti penggunaan belanja obat yang bersumber dari dana kapitasi dan yang bersumber dari APBD. 

“Kita minta data dari dana kapitasi berapa untuk jasa medis. Begitu juga dengan dan daftar obat. Demi kenyamanan masyarakat,” ujar Bahrumsyah.

Menyikapi sorotan dewan terkait pengelolaan rumahsakit, Kepala Dinkes Kota Medan dr Taufiq Ririansyah menyampaikan, pihaknya ada upaya melakukan kordinasi dengan pihak USU melakukan kajian ilmiah.

“Segala permasalahan akan kembali dievaluasi dan dikoreksi lebih dalam,” kata Taufiq. 

Sama halnya dengan data dana kapitasi, pihaknya akan berupaya transparan dan segera memyerahkan ke DPRD. 

“Kami juga butuh masukan dan koreksi guna memaksimalkan perolehan dana kapitasi,” sebut Taufiq. (erwe)

Teks foto: Suasana rapat Banggar DPRD Medan membahas LPj Walikota Medan TA 2021 dengan Dinkes Medan, Selasa (21/6/22). (Ist)