BPKAD Sumut Komit Terbuka Kelola Uang Rakyat

BPKAD Sumut Komit Terbuka Kelola Uang Rakyat

28 Desember 2021 0 By tabayyun admin
Spread the love

MEDAN, TABAYYUN.ID: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) komitmen akan terus terbuka mengelola uang rakyat.

Hal itu terungkap saat BPKAD Sumut menggelar Refleksi Akhir Tahun 2021 di Ballroom Bank Sumut , Jalan Iman Bonjol Medan, Selasa (28/12/2021).

Kepala BPKAD Sumut, Ismael Sinaga, mengaku siap menjalankan instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut untuk dapat mengalirkan anggaran ke setiap OPD tepat waktu. Diungkapkan Ismael, tahun 2021 ini, BPKAD Provsu telah mengelola APBD Pemprov Sumut sebesar Rp12 Triliun lebih.

“BPKAD Provsu telah banyak berbenah, kita selalu mencairkan anggaran ke setiap OPD dengan tepat waktu. Apabila semua syarat administrasinya telah terpenuhi, pasti langsung kita cairkan, tidak ada ditahan-tahan. Dengan begitu, setiap OPd dapat bekerja dengan cepat,” ungkapnya.

Ismael mengharapkan dukungan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut dalam mensosialisasikan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprovsu kepada masyarakat dalam peningkatan pembangunan.
Pihaknya juga berharap ada kontrol sosial setiap pelaksanaan program terutama penyerapan anggaran.

Sementara itu, Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik SE mengapresisi digelarnya refleksi akhir tahun 2021 ini. Farianda pun mengapresiasi BPKAD Sumut yang telah berkomitmen untuk selalu terbuka dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut.

Mengingat, APBD yang dikelola itu merupakan uang rakyat, sehingga rakyat juga harus tahu.

“Saya mengapresiasi keterbukaan BPKAD Sumut yang berani menggelar refleksi akhir tahun 2021. Karena hal itu merupakan keterbukaan informasi kepada publik,” jelas Farianda.

Farianda pun mengharapkan kegiatan yang sama dapat diadopsi BPKAD Kabupaten/Kota lain serta OPD yang sama. Begitu juga dengan penggunaan digitalisasi soal keungan. Karena menurut Farianda penggunaan digitalisasi akan mampu mendongkrak memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (dik)