Margaret MS: Pemko Medan Jamin Pelayanan Kesehatan Semua Warga

Medan, Tabayyun.id : Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Margaret MS (foto), menegaskan pelayanan kesehatan warga Kota Medan, khususnya yang tidak mampu dijamin Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

Penegasan ini diucapkan Margaret MS menyahuti keluhan warga yang tidak memiliki BPJS Kesehatan di acara sosialisasi yang digelar di Lingkungan 12, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Senin siang (25/10/21). Acara ini dihadiri Camat dan Sekcam Medan Belawan, Lurah Bagan Deli dan jajaran Kepling, perwakilan Puskesmas Belawan serta ratusan warga.

“Kami kesulitan biaya untuk berobat karena kami tidak memiliki BPJS Kesehatan. Mohon ada bantuan pemerintah bagi warga tak mampu yang butuh pelayanan kesehatan,” ungkap salah seorang warga yang hadir.

Margaret MS menekankan, bagi warga tak mampu yang mau berobat tapi tidak memiliki BPJS, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program unregister yang disediakan Pemko Medan. 

“Kesehatan warga tak mampu dijamin Pemko Medan dengan fasilitas unregister. Untuk menggunakan program ini, warga bisa meminta surat keterangan tak mampu dari aparatur pemerintahan setempat. Bila ada aparat tidak bisa membantu untuk unregister ini, warga silahkan hubungi saya,” tegas Margaret.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I ini, fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Pemko Medan ini merupakan implementasi dari tujuan Perda Sistem Kesehatan Kota Medan. Perda ini mengatur pelayanan kesehatan dari pemerintah yang diberikan kepada warga, atau pemerintah menjamin kesehatan warga.

Selain masalah kesehatan, dalam acara ini juga banyak warga mengeluhkan tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal Musyawarah Kelurahan (Muskel) telah digelar di Kelurahan Bagan Deli. 

Sayangnya, pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan yang diundang di acara sosialisasi ini tidak datang. “Saya menyesalkan pihak Dinsos tidak datang, sementara banyak warga membutuhkan jawaban terhadap masalah program bantuan pemerintah. Saya harap ini diperhatikan pihak Pemko Medan,” tandas Margaret.

Terkait telah digelarnya Muskel sebagai jalur untuk masuk DTKS, Margaret meminta kepada pihak Kelurahan Bagan Deli untuk kembali melaksanakannya  yang bisa digelar dua kali, dan menerima seluruh bantuan pemerintah,” tandasnya lagi.

Di kesempatan lain, warga yang bermukim di lahan yang disebut milik Pelindo mengeluhkan kondisi buruk drainase dan jalan di wilayah itu. Namun infrastruktur tersebut tidak bisa dibenahi karena lahan tersebut bukan milik Pemko Medan. 

“Saya akan cek dulu ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan apakah benar lahan itu milik Pelindo,” sebut Margaret menanggapi aspirasi warganya tersebut. (erwe)