F-PD: Serapan Belanja Rendah, Perlakuan Pemko Medan Ke Warganya Tak Paralel
14 September 2021Medan, Tabayyun.id : Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Medan, Ishaq Abrar M Tarigan, mengatakan inerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menyerap belanja daerah di semester pertama tahun 2021 masih sangat rendah.
Hal itu dikatakan Ishaq Abrar M Tarigan, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap nota pengantar Walikota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentamg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2021, pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (13/9/21)
Dijelaskannya, berdasarkan laporan realisasi semester pertama TA 2021, belanja daerah Kota Medan sebesar Rp 1,37 triliun lebih atau 25,80 persen. Sedangkan, pendapatan daerah diperoleh sebesar Rp 2,35 triliun lebih dari target Rp 5,19 triliun.
Sehingga, terdapat surplus sebesar Rp 975 miliar lebih. Artinya, kata Ishaq Abrar Tarigan, ada dana yang bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur sesuai yang telah dianggarkan.
“Melihat dari uraian pendapatan dan belanja daerah tersebut, masihlah sangat rendah. Jika diperhatikan selama bulan Januari sampai akhir Juni 2021, Pemko Medan hanya melaksanakan kegiatan rutinitas saja seperti belanja pegawai dan operasional saja,” katanya.
Lebih lanjut, dari pengamatannya, politisi muda yang akrab disapa Abrar ini menjelaskan belanja dan pendapatan di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemko Medan di bawah 50 persen.
“Misalnya pada Dinas Pendidikan yang realisasinya baru mencapai 27,8 persen. Dinas Kesehatan, pendapatan yang diperoleh hanya sebesar 18 persen dan realisasi belanjanya hanya 34 persen,” jelasnya.
“Kemudian, Dinas PU pendapatan sebesar 12,15 persen dan serapan belanja sebesar 6,40 persen,” sambung Abrar.
Tak hanya itu, dari pengamatannya juga dari bulan Januari hingga Juni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) baru melaksanakan rehab saluran drainase sebesar Rp 5 miliar dan rehab jalan sebesar Rp 3 miliar.
“Menurut hemat kami, kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemko Medan. Jadi, sangat wajar kalau kondisi drainase dan jalan di Kota Medan saat ini masih buruk,” ucapnya.
Karena itu, ia sangat memahami keluh dan kesah yang dirasakan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di Medan. Menurutnya, masyarakat telah memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai pembayar pajak untuk pembangunan kota.
“Maka tidak paralel dengan apa yang yang dilakukan pemerintah selama semester pertama ini kepada masyarakat Medan. Karena itu, sudah sewajarnya Pemko Medan, minimal melakukan perbaikan infrastruktur sesuai yang telah dianggarkan,” tegas Ishaq. (erwe)