Pansus Minta RPJMD Kota Medan 2021-2026 Prioritaskan Pelayanan Dasar

Medan, Tabayyun.id : Anggota DPRD Medan, Parlindungan Sipahutar, yang tergabung dalam Pansus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021 2026, minta komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan mampu mensukseskan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Pimpinan OPD diharapkan mampu bekerjasama setiap menjalankan program.

Hal tersebut disampaikan Parlindungan Sipahutar ketika Pansus bersama Bappeda Kota Medan melakukan pembahasan Ranperda RPJMD Kota Medan di ruang banggar gedung DPRD Medan, Minggu (8/8/2021). 

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Sudari, dihadiri anggota Mulia Asri Rambe, Parlindungan Sipahutar, Haris Kelana Damanik, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Hendri Duin dan Afif Abdillah. Hadir juga Kepala Bapeda Kota Medan, Benny Iskandar, didamping sekretaris dan staf lainnya. 

Disampaikan Parlindungan Sipahutar, pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, adminduk dan keamanan, harus skala prioritas. 

“Apalagi masalah pendidikan harus difokuskan soal pemerataan di setiap wilayah. Pemko Medan supaya berkewajiban melayani warganya wajib belajar 12 tahun,” sebut Parlindungan.

Guna mendukung itu perlu pendirian SMP bahkan SMA di setiap Kecamatan. “Bukan seperti saat ini, warga kesulitan mendapat sekolah negeri akibat alasan zonasi. Sama halnya soal peningkatan mutu pendidikan agar menjadi perhatian ke depan,” ujar Parlindungan.

Diharapkan, warga Medan tidak ada lagi yang putus sekolah karena ketiadaan biaya. Namun, seluruh warga dipastikan minimal tamat SMA. “Pemko harus berkomitmen soal ini. Karena kepemilikan SDM sangat menentukan upaya peningkatan kesejahteraan,” tandas Parlindungan.

Begitu juga soal jaminan pelayanan kesehatan di Kota Medan. Diharapkan, Pemko Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya. 

“Tahun 2023 kita harapkan seluruh warga Medan sudah mendapat pelayanan kesehatan gratis. Minimal warga tercover PBI di kelas III pelayanan gratis di rumah sakit,” tambah Parlindungan

Bukan itu saja, Parlindungan juga menyoroti RPJMD Kota Medan 2021-2026 yang tidak memiliki program penataan Taman Pemakaman Umum (TPU). “Padahal keberadaan TPU saat ini sudah sangat krisis di Kota Medan, penataan jangan diabaikan. Bagaimana pula kalau 5 tahun ke depan. Ini kita harapkan menjadi perhatian serius,” tegas Parlindungan.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, menyebut akan tetap menjadi perhatian Pemko Medan. Benny mengaku pihaknya siap melakukan evaluasi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (erwe)

Teks foto: Anggota DPRD Medan, Parlindungan Sipahutar (tengah), ketika rapat bersama Bappeda Kota Medan membahas Ranperda RPJMD 2021-2026, Minggu (8/8/2021). (Ist)