F-PD Apresiasi Pemko Medan Peroleh WTP Tahun 2020

Medan, Tabayyun.id : Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan apresiasi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, dengan melihat kinerja Pemko Medan di tahun 2020. 

Wakil Ketua Fraksi DPRD Kota Medan, Parlindungan Sipahutar (foto), menjelaskan, dirinya sangat bangga dengan kinerja Pemko Medan di tahun 2020.

“Kami sangat bangga atas kerja dan kinerja Pemko Medan tahun 2020,” kata Parlindungan kepada wartawan, Senin (14/6/2021). 

Karena itu, Parlindungan meminta Walikota Medan, Bobby Nasution untuk bisa mempertahankan predikat WTP di tahun anggaran 2021.

“Harapan kami predikat WTP ini bisa dipertahankan tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya,” harap Parlindungan. 

Meskipun mendapatkan opini WTP, dalam pandangan Parlindungan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). 

Menurut Parlindungan, dari laporan keuangan Pemko Medan tahun 2020, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 4,75 triliun lebih. Namun, yang terealisasikan hanya Rp 4,12 triliun lebih atau 86,63 persen. 

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019, sebesar Rp 5,51 triliun lebih, maka terjadi penurunan sebesar 33,33 persen. 

“Namun kami maklum penurunan itu karena kondiri krisis pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian di Kot Medan melambat,” kata Parlindungan. 

Meskipun di tengah pandemi Covid-19, kata Parlindungan, harusnya Pemko Medan bisa menggunakan alternatif lain dalam mendulang pendapatan asli daerah. Salah satunya, melalui BUMD PD Pasar. 

“Alternatif PAD yang harusnya dapat memberikan kontribusi di tengah pandemi ini menurut kami bisa diperoleh dari PD Pasar. Pasar tradisional tidak banyak berpengaruh di masa pandemi ini. Namun ternyata di laporan keuangan Medan, tahun 2020 PD Pasar tidak memberikan kontribusinya untuk menambah PAD,” ujar Parlindungan. 

Selain itu, alternatif PAD lainnya, kata Parlindungan, ialah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BULD) seperti RS Pirngadi. Dijelaskannya, pendapatan BULD diprediksi sebesar Rp 206 miliar. 

“Hal ini juga kami nilai, seharusnya tercapai sesuai yang direalisasikan atau bahkan lebih, namun hanya  terealisasi sebesar Rp 90 miliar. Kami menilai bahwa krisis kesehatan membuat masyarakat Medan tahun 2020 membutuhkan lahanan kesehatan tiap hati. Sehingga wajar kalau pendapatan dari BLUD seharusnya sesuai dengan yang diproyeksikan,” jelasnya. (erwe)