DPRD Medan Sesalkan OPD Tak Akomodir Usulan E-Pokir

Medan, Tabayyun.id : Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, M. Rizki Nugraha (foto), sangat menyesalkan tidak diakomodirnya usulan E-Pokir DPRD Medan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Kita sangat menyesalkan dan menyayangkan dalam penyusunan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) OPD-OPD Pemko Medan tidak mengakomodir usulan E-Pokir DPRD Medan serta aspirasi masyarakat yang diperoleh saat reses pimpinan dan anggota DPRD Medan,” ujar M. Rizki Nugraha SE, Kamis (3/12/2020).

Harusnya, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu, E-Pokir dan hasil reses tersebut menjadi skala prioritas pada tahun anggaran 2021.

Di sisi lain, Rizki Nugraha menilai pembangunan pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan prioritas pembangunan kota, diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan-persoalan dasar pembangunan kota.

Seperti peningkatan dan perbaikan infrastruktur kota, pembangunan kawasan lingkar luar, peningkatan manejemen lalu lintas, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan serta peningkatan kualitas layanan umum lainnya.

“Meskipun kita sadari Pemko Medan mempunyai keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sesungguhnya tidaklah mudah bagi Pemko Medan untuk menyusun dan menetapkan formulasi serta struktur belanja yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak,” ungkap Rizki.

Namun begitu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumut ini yakin Walikota Medan tidak hanya sekadar mau mendengar, tetapi pasti akan senantiasa dengan segera mencari jalan keluar dari setiap apa yang menjadi dambaan masyarakat.

“Kami yakin Walikota Medan tidak hanya sekadar mau mendengar, tetapi pasti akan senantiasa dengan segera mencari jalan keluar dari setiap apa yang menjadi dambaan masyarakat,” sebut Rizki Nugraha.

“Karena sesungguhnya apa yang menjadi dambaan dan problem masyarakat, pasti juga menjadi dambaan dan problem yang mesti dituntaskan oleh pemerintah kota,” imbuhnya.

Memang diakui Rizki, tantangan pembangunan Kota Medan begitu kompleks, apalagi dampak resesi ekonomi akibat pandemi Covid 19. Dengan wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, tentulah  Medan memerlukan pendaaan yang relatif besar.

“Oleh karenanya, jika kita tidak dapat menggali potensi-potensi baru guna menambah pendapatan, niscaya kita tidak akan mampu memberhasilkan apa yang telah menjadi tujuan pembangunan kota itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (erwe)