Lailatul Badri: Setiap Rupiah Kenaikan APBD Harus Berorientasi Pada Rakyat

Medan, Tabayyun.id : Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menegaskan, kenaikan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kebangkitan ekonomi umat, bukan sekadar menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri (foto), dalam pemandangan fraksinya terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).

Lailatul menegaskan, sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak memiliki arti apabila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Setiap rupiah kenaikan anggaran harus berorientasi pada hati nurani rakyat dan kebangkitan ekonomi umat,” tegas politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lela itu.

Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.

Namun, kata Lela, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.

Kondisi tersebut dipertanyakan Fraksi Hanura-PKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka meminta penjelasan sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan, dan apa strategi Pemko Medan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Sebaliknya, lanjut Lela, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun atau naik 21,20 persen.

“Komponen dana transfer pusat atau provinsi apa saja yang menjadi pemicu utama penambahan tersebut? Apakah dana tersebut bersifat peruntukan khusus?” kata Lela.

Ia juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Digitalisasi retribusi dinilai harus benar-benar mampu menutup celah kebocoran, bukan justru membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.

Selain pendapatan, sorotan tajam diarahkan pada sisi belanja. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun, naik 12,03 persen dari APBD sebelum perubahan sekitar Rp6,90 triliun.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, yang anggarannya melonjak 23,12 persen dari Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun. Dalam hal ini, Lela mempertanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan darurat masyarakat, khususnya persoalan banjir dan infrastruktur.

Lela huga minta Pemko Medan memberikan jaminan agar anggaran sekitar Rp1,02 triliun tersebut dapat terserap efektif, tepat waktu dan tepat mutu tanpa berujung pada Silpa.

Ia mengatakan persoalan banjir menjadi perhatian khusus, terutama banjir perkotaan dan banjir rob yang terus menghantui kawasan Medan Utara.

Dikatakan, Lailatul Badri pihaknya  meminta agar tambahan anggaran tidak hanya digunakan untuk proyek tambal sulam, tetapi diarahkan pada penyelesaian persoalan drainase secara permanen serta mitigasi banjir rob.

Sorotan berikutnya diarahkan kepada Dinas PKPCKTR. Dalam hal ini, Lela mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk dugaan masih adanya bangunan komersial yang beroperasi tanpa izin.

Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB justru mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.Penurunan itu dinilai tidak sejalan dengan masih banyaknya keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari birokrasi administrasi, kepesertaan UHC hingga kondisi fasilitas kesehatan.

“Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?” katanya.

Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti Dinas Sosial yang mendapat tambahan anggaran 23,31 persen menjadi Rp174,34 miliar. Tambahan tersebut diminta diikuti perbaikan akurasi data penerima bantuan agar warga miskin dan kelompok rentan tidak kembali menjadi korban salah sasaran.

“Bagaimana langkah Pemko Medan membersihkan data ganda atau anomali agar bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan?” tegas Lela.

Sementara anggaran Dinas Perhubungan naik 12,03 persen menjadi sekitar Rp643,31 miliar. Ia mempertanyakan efektivitas tambahan anggaran tersebut, khususnya untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Pasalnya, keluhan mengenai LPJU padam dan rusak masih banyak ditemukan. 

Untuk anggaran Dinas Lingkungan Hidup naik signifikan 64,05 persen menjadi sekitar Rp227,72 miliar. Ia meminta tambahan anggaran tersebut menjawab persoalan sampah, limbah industri, sanitasi Medan Utara, minimnya ruang terbuka hijau hingga lambannya respons terhadap pengaduan warga.

“Kekurangan armada pengangkut sampah juga diminta segera diatasi karena dinilai belum sebanding dengan volume timbulan sampah harian,” tegasnya.

Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyoroti lonjakan anggaran BPBD sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar. Tambahan anggaran tersebut harus dibarengi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir. BPBD diminta memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Dinas Kesehatan, puskesmas dan seluruh jajaran Pemko Medan.

Fraksi Hanura-PKB pada akhirnya meminta seluruh kenaikan anggaran dalam P-APBD 2026 diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Lela,  besarnya APBD bukan ukuran keberhasilan apabila anggaran tidak mampu menjawab persoalan mendasar warga Medan.

“Karena itu, setiap tambahan anggaran harus memiliki target yang jelas, dapat diukur, tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (erwe)