Dhiyaul: Gaji Guru Honor Harus Sesuai UMK

Tabayyun.id – Medan : Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan diminta memperhatikan kesejahteraan guru di Kota Medan.

Guru dinilai sebagai ujung tombak menempah pendidikan yang berkualitas, harus mendapat perhatian dari pemerintah.

“Terlebih kepada tenaga guru honor di Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri supaya gaji disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK),” ujar anggota DPRD Medan’ Dhiyaul Hayati (foto), kepada wartawan, Jumat (27/9/2019),menyikapi masih minimnya gaji guru honor di kota Medan.

Politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaska, kenaikan gaji guru honor itu patut menjadi perhatian kita dan Pemko Medan.

Disampaikan Dhiyaul, pihaknya merasa prihatin mendapat keluhan dari guru-guru honor ketika berdelegasi ke kantor DPRD’ pekan lalu.

Dimana, imbu Penasehat Fraksi PKS’ itu,’ guru-guru honor dari sekokah negeri hanya menerima gaji sekitar Rp. 600 ribu per bulan dan itu pun sering terlambat.

“Itu kan tidak pantas lagi. Kasihan loh, mereka pahlawan tanda jasa, tapi mendapat honor sangat minim. Bagaimana mungkin guru dimaksud memberikan pendidikan yang berkualitas jika hidupnya memprihatinkan. Hal seperti ini yang harus diperhatikan,” ungkap Dhiyaul.

Memang, kata Dhiyaul, pihak kepala sekolah dapat dimaklumi karena sumber dana untuk gaji tenaga guru honor hanya dari dana BOS.

Untuk itu, lanjut Dhiyaul, ke depan perlu alokasi anggaran dari APBD Kota Medan yang maksimal, yakni masing-masing guru menerima sesuai UMK.

Begitu juga kepada Dinas Pendidikan Kota Medan supaya memberikan data akurat jumlah tenaga guru honor negeri yang ada di Kota Medan berikut masa kerja. Data itu diharapkan transparan sehingga tidak ada manipulasi terkait SK (surat keputusan) masa kerja.

Dikatakan Dhiyaul, pihaknya (DPRD Medan, red) akan konsen memperjuangkan kesejahteraan guru honor demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan.

Nantinya pun, setelah DPRD Medan memiliki alat kelengkapan dewan seperti komisi, Dhiyaul akan memilih komisi yang membidangi pendidikan. (Rki)