FGD Putus Mata Rantai Riba: Kolaborasi Lintas Lembaga Kunci Bangun Ekonomi Syariah Inklusif di Sumut

MEDAN, TABAYYUN.ID – Praktik riba dan rentenir yang menjerat pelaku UMKM tidak bisa dilawan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi kuat lintas lembaga untuk memutus mata rantai tersebut dan membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif.

Penegasan itu disampaikan Bendahara Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumut sekaligus Ketua PW Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Sumut, Ichwan Habib, usai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Putus Mata Rantai Riba: Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Keadilan Ekonomi Masyarakat” di Kantor BSI Perwakilan Wilayah Sumut, Rabu (22/7/2026).

Menurut Ichwan, FGD yang diinisiasi MUI Sumut bersama BSI Sumut ini menjadi langkah awal yang strategis.

“Memutus rantai riba butuh sinergi. Tidak bisa hanya ulama atau hanya perbankan syariah. Harus ada gerakan bersama antara ulama, pemerintah, regulator, legislatif, lembaga keuangan, akademisi hingga pelaku usaha. FGD ini adalah pintu masuk untuk itu,” ujar Ichwan didampingi Pengurus PW MDI Sumut, Ferdy Syam.

Ia menyoroti masih banyaknya UMKM di Medan dan Sumut yang terjerat rentenir hingga pinjaman online ilegal. Demi mempertahankan usaha, mereka terpaksa mengambil pinjaman berbunga tinggi yang justru membebani.

“Faktanya banyak UMKM pinjam untuk modal, tapi bunganya mencekik. Akhirnya bukan untung, malah gali lubang tutup lubang. Ini yang harus kita selamatkan,” katanya.

Karena itu, Ichwan mendorong agar forum tersebut tidak berhenti di diskusi. Harus ada aksi nyata berupa akses pembiayaan syariah yang mudah, pendampingan usaha, serta literasi keuangan syariah yang masif hingga ke kampung-kampung.

“Ekonomi syariah harus hadir sebagai solusi yang adil, produktif dan menyejahterakan. Jangan hanya jadi wacana. Masyarakat butuh bukti bahwa ada jalan keluar dari jeratan riba,” pungkasnya. (Dik)