Banyak Puskesmas di Medan Tak Layak

Tabayyun. id – Medan: Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan kondisinya banyak yang memprihatinkan, mulai dari kondisi fisik yang buruk, letak lokasi yang masuk ke gang, hingga kondisinya yang rawan kejahatan.
Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan 2020, antara Komisi II DPRD Medan bersama Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas di Kota Medan, Senin (26/8/2019) sore.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, HT. Bahrumsyah, dan dihadiri sejumlah anggota Komidi II lainnya, Jumadi, Rajudin Sagala dan Anton Panggabean  semula hanya biasa saja, dimana sejumlah Kepala Puskesmas tampak malu-malu saat dipersilahkan untuk menyampaikan program dan keluh kesahnya.
“Kami persilahkan, tidak perlu takut menyampaikan program yang memang diperlukan di lapangan,” ujar Bahrumsyah dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran ini.
“Kami sengaja menghadirkan semuanya, karena kami ingin melihat anggaran yang ada ini apakah dibuat tim anggaran atau memang didapatkan dari usulan bawah (Puskesmas  red),” jelasnya.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi II, Jumadi, meminta anggaran Rp. 147 miliar yang dianggarkan untuk Puskesmas di Kota Medan, bisa terserap dengan maksimal.
Mendapat tantangan anggota DPRD Medan, sejumlah Kepala Puskesmas mulai angkat bicara. Dr. Nurainun Lubis, Kepala Puskesmas Sei Agul, mengaku pihaknya mengajukan anggaran Rp. 2 milyar lebih di R-APBD 2020.
“Saat ini puskesmas kami bangunannya berupa rumah. Kami mengharapkan Puskesmas dibangun kembali. Saat ini saja satu ruangan lima staf,” ungkapnya.
Ia mengatakan untuk pembangunan puskesmas sudah diajukan waktu kepemimpinan Usma Paulita sebagai Kadis Kesehatan, namun sampai sekarang belum juga direalisasikan.
Diakuinya, saat ini pihaknya juga memerlukan satpam laki-laki, dimana seluruh personil puskesmas saat ini perempuan. 
Kondisi Puskesmas tidak layak juga diakui Drg Susi, Kepala Puskesmas Simpang Limun. Susi mengaku kondisi puskesmas-nya tidak layak karena lokasinya berada di area pasar tradisional. 
“Puskesmas sudah tidak layak tempatnya di pajak tradisional, lokasinya kerap banjir, bau. Kondisi ini setiap hari dirasakan,” ungkapnya seraya mengatakan pihaknya sudah mengajukan relokasi tapi belum juga dilakukan.
Dalam rapat tersebut, Susi mengharapkan penambahan Petugas Harian Lepas (PHL) untuk perekam medik.
Hal yang sama juga disampaikan, dr Zulheri, Kepala Puskesmas Helvetia, dimana saat ini kondisi bangunan puskesmas merupakan bangunan tua.
“Posisi gedung puskesmas kami di Jalan Kemuning, di dalam gang. Kami sudah mengajukan penambahan daya listrik namun pihak PLN tidak bersedia menyambungkan aliran listriknya karena beralasan bangunan sudah tua,” jelasnya.
Pihaknya juga meminya pengadaan mobil ambulance dan petugas security untuk menjaga puskesmas.
Hal yang sama juga disampaikan dr Apida, Kepala Puskesmas Kampung Lalang, dimana saat ini akses ke puskesmas sangat memprihatinkan, sebab rawan banjir, lokasi puskesmas rawan rampok, dan maling. “Sepeda motor juga berhilangan, pintu dan jendela pun diambil maling,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah Kepala Puskesmas mengharapkan keinginan mereka ini bisa direalisasikan pada anggaran tahun 2020. (Rki)