Patut Dicurigai DPRD Medan Tertutup Bahas LPj Walikota

Tabayyun.id – Medan : Track record DPRD Medan yang minim prestasi, bertambah lagi dengan tidak transparan karena tertutupnya pembahasan Laporan Pertanggungjawan (LPj) Walikota Medan Tahun Anggaran 2018, yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Sudah tidak jamannya lagi informasi pembahasan tentang anggaran dan program ditutup-tutupi,” ujar Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum, kepada wartawan via sambungan telepon, Kamis (1/8/2019), menanggapi tertutupnya pembahasan LPj dari insan pers, beberapa waktu lalu.

“Adanya pembahasan yang tertutup oleh pihak DPRD Kota Medan menjadi tanda tanya besar. Kenapa harus tertutup?” ujar Rurita.

Padahal, lanjut dia, LPj yang dibahas anggota DPRD Kota Medan itu merupakan uang rakyat yang dikelola Pemko Medan selama setahun.

Anggota DPRD hadir di gedung dewan mewakili suara rakyat yang sudah memilih mereka. Jadi, harusnya sebagai wakil rakyat mereka harus benar-benar memantau kinerja walikota dan jajarannya agar semua program yang sudah ditetapkan, dan dilakukan untuk kepentingan rakyat.

“Dan anggaran yang dikelola Pemko Medan merupakan uang rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat perlu mengetahui untuk apa saja uang tersebut dipergunakan,” ujar Rurita.

Jadi, tegas dia, tidak boleh pembahasan LPj secara tertutup dari wartawan, karena publik juga perlu tahu dan mengawasi kinerja aparaturnya di Pemko Medan.

“Dengan tertutupnya pembahasan LPj, patut dicurigai ada “sesuatu” yang dilakukan di dalam rapat pembahasan itu. Apalagi baru kali ini pembahasan dilakukan tertutup,” katanya.

Selain itu, menurut Rurita, tidak dibahasnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2018, juga patut dipertanyakan. Ia menyebutkan, pembahasan itu seharusnya dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang sudah disusun Pemko bersama DPRD Medan, itu dilakukan (dikerjakan-red).

“Akibat tidak dibahasnya LKPj, membuat anggota legislatif tidak mengetahui sejauh mana kinerja eksekutif. Dan legislatif tidak bisa mengevaluasi kinerja mereka untuk perbaikan di masa mendatang,” ungkap Rurita.

Dengan kondisi ini, ia juga mempertanyakan kinerja DPRD Medan yang tidak melakukan tugasnya membahas LKPj dan itu sudah menambah daftar minimnya prestasi mereka.

“Apalah prestasi mereka kalau gitu? Selain jalan-jalan ke luar negeri dan kunjungan ke luar daerah saja,” ujarnya mengakhiri. (Rki)