DPRD Medan Minta Pangkas Birokrasi Distribusi Sikapi Kenaikan Harga Beras

Medan, Tabayyun.id : Mahalnya harga beras di tengah masyarakat saat ini tetap menjadi perhatian serius DPRD Medan, khususnya Komisi III membidangi perekonomian. Guna menjaga harga beras tetap stabil, DPRD mengusulkan memangkas birokrasi distribusi. 

Usulan itu disampaikan anggota DPRD Medan, M Khalil Prasetyo, saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan PUD Pasar Kota Medan, manajemen PT. Pilar, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Dinas Perindag dan OPD lainnya di ruang Komisi III, kemarin 

Menurut Khalil, salah satu cara mengurangi harga beras tinggi yakni memotong distribusi tidak perlu memakai pihak ketiga (PT Pilar, red). “Artinya Pemko Medan (PD Pasar) dapat belanja langsung ke Bulog dan mendistribusikannya ke masyarakat,” ujar Khalil.

Untuk itu, kata Khalil, dia minta MoU PUD Pasar Medan dengan PT Pilar supaya ditinjau kembali. “Biar bagaimanapun, kalau menggunakan pihak ketiga pasti menambah biaya, yang menjadikan harga naik,” tegasnya. 

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III, Afif Abdillah, yang memimpin rapat, mengatakan terjadinya kenaikan harga beras harus disikapi serius Pemko Medan. Sebab, kalau harga beras naik, juga gula dan minyak akan menimbulkan rasa panik masyarakat.

“Maka harus diantisipasi dan disiasati pengendalian harga sembako dengan cepat. Buat formulasi strategi dan bangun sistem. Apalagi menyambut lebaran harus fokus melakukan inovasi strategi. Ke depannya terbitkan Perwal dan kami (DPRD) siap menggodok Perda,” sebut Afif.

Sedangkan untuk pemberian subsidi diharapkan jangan insidentil, namun perlu subsidi jangka panjang. “Pengendalian kenaikan harga harus dilakukan dari hulu sampai hilir,” ujar Afif. (erwe)

Teks foto: Suasana rapat Komisi III dengan PUD Pasar Medan, manajemen PT. Pilar, Dinas Ketapang, Dinas Perindag dan OPD lainnya di ruang Komisi III, kemarin. (Ist)