Syaiful Ramadhan Nilai 100 Hari Kerja Rico-Zaki Minim Gebrakan

Medan, Tabayyun.id : Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap telah memasuki 100 hari masa kerja. Namun belum mendapat apresiasi berarti, dan keduanya justru mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Medan.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan (foto), menilai masa awal kepemimpinan Rico-Zaki minim gebrakan, dan lebih banyak diwarnai seremonial ketimbang aksi nyata.

“Belum terlihat arah kerja yang jelas, apalagi gebrakan kongkrit untuk menjawab persoalan mendesak di Kota Medan,” ujar Syaiful Ramadhan kepada wartawan, Senin (09/06).

Salah satu kritik utama yang disampaikan politisi yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu adalah belum terlihatnya rencana kerja resmi yang disampaikan ke publik.

Tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, menurut Syaiful, masyarakat sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.

“Ini jadi pertanyaan mendasar: sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” tegas pria yang juga akrab disapa Bang SR tersebut.

Dominasi seremonial, minim inovasi, Pemerintahan Rico-Zaky dinilai masih terjebak dalam pola lama, penuh agenda seremoni namun miskin terobosan.

Menurut Syaiful, tidak terlihat langkah serius dalam reformasi pelayanan publik, transformasi digital, atau peningkatan efisiensi birokrasi. Pelayanan publik masih terkesan lamban, sampah dan banjir belum tertangani.

Kritik juga diarahkan pada lambannya respons terhadap laporan masyarakat. Aduan publik kerap ditanggapi lambat, dengan prosedur berbelit-belit yang memicu kekecewaan.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya langkah progresif dalam menangani dua masalah klasik Kota Medan, yakni soal sampah dan banjir.

“Penanganan banjir pun masih bersifat reaktif, bukan sistematis. Tidak ada rencana jangka pendek maupun panjang yang terlihat,” ucapnya.

Syaiful juga menyoroti sejumlah posisi jabatan strategis di pemerintahan kota yang masih kosong hingga kini. Menurutnya, hal ini berdampak pada terganggunya layanan masyarakat.

Meskipun Walikota kerap menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik, “Medan Untuk Semua”, Syaiful menilai hal itu belum diwujudkan dalam kebijakan nyata.

“Masyarakat belum benar-benar dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan,” tegas Syaiful.

Mengakhiri catatan kritisnya, Syaiful menekankan bahwa 100 hari pertama seharusnya menjadi fondasi awal, bukan sekadar masa adaptasi. Ia menegaskan DPRD Kota Medan akan terus menjalankan fungsi pengawasan.

“Pemerintahan Rico-Zaky harus segera keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata. Janji kampanye harus ditagih dan direalisasikan,” tutupnya. (erwe)