Efisiensi Anggaran Dinas SDABMBK Medan Capai 37%, DPRD Soroti Minimnya Penanganan Banjir dan Air Bersih

Medan, Tabayyun.id : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai 37 persen pada sejumlah program kerja tahun ini. Plt Kepala Dinas SDABMBK, Gibson Panjaitan, menyampaikan hal ini dalam rapat pembahasan Evaluasi Triwulan I yang digelar bersama Komisi 4 DPRD Kota Medan, Senin (21/4/2025).

Gibson menyebut efisiensi dilakukan untuk mengoptimalkan belanja yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Namun, langkah ini justru memicu sorotan tajam dari anggota dewan yang menilai efisiensi tidak dibarengi dengan perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang tepat guna, terutama pada sektor krusial seperti pengelolaan air bersih dan penanganan banjir.

Anggota Komisi IV, Renville Pandapotan Napitupulu, menyayangkan pengurangan drastis anggaran pada program pengelolaan sumber daya air. Dari total pagu anggaran Rp21 miliar, hanya tersisa sekitar Rp652 juta yang direalisasikan.

“Angka ini sangat kecil. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap air bersih masih sangat tinggi, apalagi di kawasan pinggiran kota. Saya usulkan agar kolam retensi yang sudah ada dapat dilengkapi dengan instalasi pengolahan air atau water treatment plant, sehingga airnya bisa dimanfaatkan warga,” ujar Renville.

Menurutnya, kolam retensi tidak boleh hanya difungsikan sebagai pengendali banjir. Dengan teknologi penyaringan yang ramah lingkungan, air dari kolam tersebut seharusnya bisa diolah menjadi air bersih atau bahkan layak konsumsi, terutama bagi warga yang selama ini belum terlayani PDAM.

Kritik serupa disampaikan anggota Komisi IV, Edwin Sugesti Nasution  yang mempertanyakan keputusan efisiensi di tengah masih banyaknya titik banjir di Kota Medan yang belum terselesaikan, salah satunya di pintu tol Bandar Selamat yang sempat tergenang selama hampir sepekan meskipun hujan sudah reda.

“Ini menjadi preseden buruk. Pintu masuk kota justru menyambut tamu dengan banjir. Kalau tidak bisa tangani banjir di pintu tol, bagaimana dengan daerah lainnya? Efisiensi boleh, tapi jangan sampai program prioritas dikorbankan,” tegasnya.

Edwin meminta agar Dinas SDABMBK menyusun masterplan atau blueprint penanganan banjir yang terintegrasi dan menyerahkannya ke DPRD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan kota.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Paul Mei Simanjuntak, turut menyarankan pendekatan yang lebih terencana dalam menangani banjir. Salah satu usulan adalah membagi titik rawan banjir di setiap daerah pemilihan (dapil) dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani minimal lima titik.

“Kita tidak butuh proyek mercusuar, tapi penanganan konkret. Dengan anggaran Rp. 500 miliar pun kalau tidak dikelola baik ya tetap saja banjir. Lebih baik difokuskan ke titik-titik prioritas dengan perencanaan matang,” katanya.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Plt Kadis SDABMBK Medan, Gibson Panjaitan, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan dewan dan mempercepat realisasi program yang masih tertunda. Ia juga membuka ruang koordinasi yang lebih intens dengan legislatif untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami memahami sorotan dari dewan dan akan menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. Prinsip efisiensi yang kami jalankan tetap memperhatikan skala prioritas dan manfaat jangka panjang bagi warga Kota Medan,” pungkasnya. (erwe)

Teks foto: Suasana RDP Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas SDABMBK Medan, Senin (21/4/25). (Ist)