Rommy Van Boy: Jika Tak Mampu, Kepala UPT Dinas SDABMBK Sebaiknya Mundur

Medan, Tabayyun.id : Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy (foto), mengecam lambannya kinerja UPT Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan Polonia. Sebab, berbagai aduan masyarakat telah disampaikan berkali-kali, namun tanggapan yang diberikan selalu lambat atau bahkan diabaikan.

“Saya minta Kepala Dinas SDABMBK menempatkan Kepala UPT-UPT yang betul-betul siap menerima aduan masyarakat. Mereka harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk merespons keluhan warga, bukan malah diam tanpa tindakan,” ujar Rommy Van Boy kepada wartawan, Senin (3/2/25) di gedung DPRD Medan.

Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah perbaikan jalan di kawasan Medan Sunggal. Warga sudah menunggu selama lebih dari satu setengah tahun, namun hingga kini tidak ada perbaikan yang dilakukan. Setiap hujan, jalanan berubah menjadi kubangan air, sementara pemerintah tetap diam seolah tidak peduli dengan penderitaan masyarakat.

“Jalan di Medan Sunggal sudah rusak parah. Setiap hujan, langsung banjir. Peta lokasi dan foto-fotonya sudah diserahkan, tapi tetap saja tidak ada tindakan dari UPT  SDABMBK. Ini bukti bahwa mereka tidak bekerja dengan baik,” ujar Rommy dengan nada kecewa.

Tak hanya Medan Sunggal, kondisi saluran air di Jalan T. Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, juga sangat mengkhawatirkan. Bronjong yang seharusnya menjaga jalur parit agar tidak ambruk, malah dibiarkan roboh. Akibatnya, air dari parit meluap ke rumah warga, menyebabkan banjir.

“Saluran air yang rusak ini sudah lama dilaporkan. Warga sudah meminta perbaikan, tapi tetap tidak direspons. Ini membuktikan betapa buruknya koordinasi di UPT SDABMBK Medan Polonia,” lanjut Rommy.

Legislator Dapil V itu secara tegas menyoroti seluruh kinerja UPT Dinas SDABMBK, terutama Medan Polonia, yang dinilai sangat lamban dalam menangani keluhan masyarakat. Menurutnya, keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga.

“Sebagai pimpinan UPT Medan Polonia harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa bekerja cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus-menerus menjadi korban karena ketidakbecusan dalam menangani masalah infrastruktur,” tegasnya.

Politisi Golkar itu juga meminta Kepala Dinas SDABMBK untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja UPT-UPT  yang ada di seluruh Kota Medan, terutama Medan Polonia dan mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk. “Jangan sampai tunggu viral baru dikerjakan”, katanya.

Salah satu alasan yang digunakan UPT SDABMBK Medan Polonia untuk menunda perbaikan infrastruktur adalah pengalihan anggaran. Namun, Rommy menegaskan bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.

“Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus menjadi korban tanpa ada kejelasan kapan perbaikan dilakukan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” tambahnya.

Rommy memastikan DPRD akan terus menekan dinas dan UPT seluruh Kota Medan, terutama UPT Medan Polonia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, pihaknya tidak akan segan untuk menuntut sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak kompeten.

“Kalau dalam waktu dekat tidak ada perbaikan, kami akan mendesak agar ada sanksi. Jangan sampai warga terus dirugikan karena kelalaian aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat!” pungkasnya  (erwe)