Komisi II Tindaklanjuti Dugaan Manipulasi Data Masuk P3K Di SDN 064955 Amplas

Medan, Tabayyun.id : Adanya pemberitaan di media perihal oknum tenaga operator di SD Negeri 064955 Kecamatan Medan Amplas lulus sebagai  Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemko Medan dengan dugaan manipulasi data, menjadi perhatian serius DPRD Medan. 

Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST (foto), yang membidangi pendidikan, mengaku sangat menyayangkan jika penyalahgunaan data dilakukan okum tersebut guna mendapatkat P3K. “Hal itu sudah mencederai citra dunia pendidikan,” ujar Sudari kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

Terkait hal itu, kata Sudari, yang saat ini tercatat sebagai Caleg DPRD Medan (PAN) No Urut 2 dapil II meliputi Kecamatan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan, mengatakan akan segera memanggil oknum operator dan Kepala SD Negeri 064955 serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. 

“DPRD Medan akan panggil mereka (tenaga operator, Kepsek dan Disdikbud, red). Pemanggilan dilakukan minta klarifikasi terkait dugaan manipulasi data,” ungkap Sudari.

Dikatakan Sudari, tindakan operator sangat merugikan formasi guru kelas yang benar-benar mengajar namun terganjal masuk P3K. Sementara formasi untuk operator belum ada penerimaan masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. 

Seperti diketahui, dalam pemberitaan yang beredar, seorang oknum tenaga operator di SD Negeri 064955Medan Amplas diketahui lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian Kerja (P3K) lingkungan Pemko Medan. 

Ada dugaan oknum tersebut melakukan penyalahgunaan data hingga mendapat SK mengajar untuk syarat ikut ujian P3K. Kuat dugaan penyalagunaan data dilakukan bersama oknum Kepsek sampai menerbitkan SK mengajar.

Kelulusan oknum itu terlihat di pengumuman P3K yang diterbitkan Pemko Medan No 005/PANSEL-PPPK/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi P3K Kota Medan, Ferri Ichsan,

Akibat perbuatan oknum operator mengganti data di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) menjadi guru kelas, tentu merugikan para guru kelas yang benar-benar masuk mengajar yang akhirnya tergusur kelulusan P3K. 

Informasi yang didapat wartawan, oknu selaku tenaga operator itu tidak mengajar dan tidak ada kelas. Bukan itu saja, oknum operator tersebut sudah lulus Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sementara, syarat ikut PPG harus guru kelas.  (erwe)