F-PD Dorong Pemko Medan Tingkatkan Pelayanan Publik Secara Mudah dan Cepat

Medan, Tabayyun.id : Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Medan terus mendorong peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara mudah dan cepat, baik dari urusan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan, serta pelayanan publik lainnya yang harus terus ditingkatkan. 

Hal ini dikatakan juru bicara F-PD, Parlindungan Sipahutar (foto), saat menyampaikan pendapat fraksinya terhadap Ranperda  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan tahun anggaran (TA) 2023, dalam sidang paripurna, Selasa (19/9/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim, didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, T. Bahrumsyah, dan dihadiri para pimpinan fraksi dan anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rachman, perwakilan OPD serta para Camat se-Kota Medan.

“Kami juga mendorong agar P-APBD ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan program-program yang konkrit dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan serta punya cara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Medan,” ungkap Parlindungan.

Hal ini perlu sampaikan karena  melihat anggaran yang dikucurkan untuk proyek-proyek dikerjakan dengan biaya ratusan milIar, namun belum ada program yang benar-benar menyentuh serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

“Kami mencatat masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni serta masih ada anak-anak yang masih mengalami stunting. Sehingga tidak relevan rasanya anggaran yang begitu besar, namun tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya diharapakan P-APBD TA 2023 ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada,” ungkap Parlindungan.

Ia juga menilai Pemko Medan dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum maksimal, masih banyak warga mengeluhkan kondisi pelayanan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dalam pelayanan kesehatan. 

Dimana, lanjut Parlindungan, banyak warga yang kecewa dengan pihak rumah sakit yang tidak menerima pasien dengan alasan tidak ada kamar sehingga banyak warga yang kebingungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Untuk itu dia berharap kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) Pemko Medan benar-benar melaksanakan program yang sudah disepakati bersama di P-APBD ini, kemudian dilaksanakan agar jangan sampai serapan rendah mengakibatkan tidak terjadi silpa yang cukup besar.

Selanjutnya, tambah Parlindungan, pihaknya meminta agar Pemko Medan dapat memberikan solusi yang kongkrit terhadap permasalahan gelandangan, pengemis serta orang dengan gangguan jiwa yang semakin marak dikota medan saat ini. 

“Kami berharap Dinas Sosial segera melakukan langkah-langkah kongkrit terhadap masalah ini, yang kalau dibiarkan akan memberikan dampak buruk dan akan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan,” ungkapnya.

Dikatakan Parlindungan, pihaknya juga mendorong pada P-APBD ini Dinas Koperasi dan UKM mampu mendorong UMKM agar terus diberdayakan karena banyak para pengusaha UMKM saat ini yang tidak mampu lagi bertahan, kalaupun mencoba usaha yang baru banyak para pelaku UMKM yang mengeluhkan sulitnya pengurusan izin. 

“Dalam hal ini tentunya Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah membantu para pelaku UMKM untuk bisa berusaha kembali bukan malah mempersulit. Diharapkan Dinas Koperasi dan UKM menjadi rumahnya  UMKM dalam membantu untuk bisa bersaing di tengah-tengah derasnya persaingan dengan produk-produk luar,” pungkasnya. (erwe)