DPRD-Pemko Medan Teken P-ABPD 2023 

Medan, Tabayyun.id : DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menandatangani persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (19/9). 

Penandatangan dilakukan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, bersama para pimpinan DPRD Kota Medan, Hasyim SE, Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala dan H T Bahrumsyah. 

Sebelum penandatangan persetujuan bersama P-APBD 2023 tersebut, sebelumnya dilaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan terhadap pembahasan Ranperda P-APBD 2023, yang dsampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala (foto). 

Dikatakan, pendapatan daerah dalam P-APBD tahun 2023 sebesar Rp 7.296.157.352.009 atau bertambah sebesar Rp 25.092.143.953 dari pendapatan di APBD 2023 yakni Rp 7.271.065.208.056. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus, dana alokasi khusus non fisik yang dalam dokumen pembahasan diproyeksikan sebesar Rp 548.425.196,000 bertambah sebesar Rp 1.180.900.000 menjadi Rp 549.606.096.000. 

“Masih rendahnya capaian realisasi pendapatan di semester pertama 36,41%, maka seluruh OPD khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penghasil PAD diminta untuk bekerja secara maksimal, saling bersinergi dan terpadu,” ucapnya. 

Untuk belanja daerah dalam APBD 2023 adalah Rp 7.868.865.208.056, dalam P-APBD 2023 menjadi Rp 7.844.702.182.572 atau berkurang sebesar Rp 24.163.025 484. Pembiayaan daerah dalam APBD 2023 ditetapkan sebesar Rp 597.800.000.000, dalam P-APBD menjadi Rp 548.544.830.563 atau berkurang Rp 49.255.169.437. 

“Terhadap P-APBD 2023 ini, Pemko Medan melalui Tim Anggaran diminta untuk melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran sebagaimana diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara DPRD Kota Medan, Tim Anggaran dan seluruh OPD di Kota Medan,” tuturnya. 

Sementara dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Medan, dari delapan fraksi keseluruhannya menerima dan menyetujui Ranperda P-APBD 2023. 

Dari pendapat Fraksi Gerinda disampaikan menyatakan Pemko Medan harus dapat memaksimalkan anggaran yang sudah ditetapkan, dan terhadap target program Pemko Medan yang lain harus tetap terus dilaksanakan, terutama skala prioritas diantaranya penanggulangan banjir melalui pembenahan infrastruktur saluran air pada kawasan yang selama ini belum diselesaikan. 

Fraksi Gerindra juga berharap apa yang telah dianggarkan mampu diserap oleh seluruh OPD, kemudian hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada derajat kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan yang semakin baik.

Sedangkan Fraksi Hanura, PSI dan PKB (HPP) yang dibacakan Ketua Fraksi, Hendra DS, menyatakan realisasi APBD tahun 2023 masih sangat kecil, dan mengingat masa tahun anggaran tinggal beberapa bulan lagi, maka pemko harus meningkat kinerja agar target pendapat daerah dan daya serap anggaaran bisa maksimal. 

“Bagi OPD yang daya serap anggaran masih di bawah 50%, harus ada langkah konkrit dari Wali Kota. Kami mengingatkan jangan sampai kebehasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semakin baiknya tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja Walikota, terciderai oleh lemahnya kinerja OPD yang ditandai dengan rendahnya daya serap anggaran belanja daerah,” katanya. 

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mengatakan P-APBD 2023 harus menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan berbagai sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama. 

“Kita berharap kerangka APBD yang ditetapkan adalah instrumen menciptakan dan menggerakkan momentum pemulihan dan percepatan bangkitnya ekonomj kota sehingga dapat dikembalikan jauh lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya pandemi. 

Dilanjutkan Bobby, tantangan ekonomi kota cukup dinamis, namun dengan kekuatan kolaborasi akan menjadikan APBD bersifat antisipatif dengan pengelolaan APBD yang semakin efisien dan efektif berbasis pertumbuhan. 

“Saya yakin kondisi fiskal dari sisi pendapatan maupun belanja daerah yang telah disepakati bersama adalah keputusan yang benar sehingga APBD kita menjadi APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan,” ujarnya. (erwe)