DPRD – Dinkes Medan Berkolaborasi Awasi Rumah Sakit Tolak Pasien UHC 

Medan, Tabayyun.id : Banyaknya keluhan masyarakat Kota Medan sering ditolak berobat gratis di rumah sakit (RS) swasta dengan alasan kamar penuh apabila menggunakan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB), terus jadi perhatian khusus Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. DPRD dan Pemko Medan sangat tidak setuju warganya mendapat pelayanan buruk dari rumahsakit.

“Dinkes harus memberikan sanksi tegas menindak pihak rumahsakit swasta yang menolak pasien UHC dengan berbagai alasan. Percuma kita sudah mengalokasikan anggaran Rp 247 miliar tahun 2023 untuk mencover pasien UHC JKMB,” ujar Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari, saat rapat konsultasi pembahasan P-APBD 2023 dengan Dinkes Kota Medan, Senin (11/9/2023). 

Menurut Sudari, bagi rumahsakit yang memberikan pelayanan diskriminiasi apalagi menolak pasien UHC JKMB, supaya diberikan sanks berupa pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Atau cabut izin operasionalnya. Pemko harus tegas guna memberi efek jera,” saran Sudari asal politisi PAN itu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Medan dr Taufiq Ririansyah menyambut baik saran DPRD Medan. Pihaknya tetap berharap dukungan dari dewan guna pengawasan terhadap rumahsakit menolak pasien alasan kamar penuh. “Kami akan tetap mengawasi,” paparnya.

Pada kesempatan itu Taufiq Ririansyah kembali menegaskan, bagi Ruma Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tidak boleh menolak pasien UHC JKMB.

“Pasien yang datang harus dilayani dengan baik dan mendapat perawatan dulu. Apabila memang kamar benar benar penuh, pihak RS harus bertanggungjawab merujuk pasien ke RS lain,” terang Taufiq. 

Ditegaskan Taufiq lagi, Rumah Sakit wajib menerima pasien UHC JKMB. Kalau kelas 3 penuh, silahkan ke kelas 2 atau kelas 1. Sedangkan pihak BPJS Kesehatan harus bertanggungjawab penuh mengawasi pihak RS yang melanggar kerjasama,” tambah Taufiq.

Kemudian, antara DPRD Medan dan Dinkes Medan sepakat untuk menyatukan persepsi kolaborasi mensukseskan program UHC JKMB. Begitu juga soal pengawasan, akan melakukan sidak bersama ke RS. (erwe)

Teks foto: Suasana rapat Komisi II dengan Dinkes Medan membahas P-APBD 2023, Senin (11/9/23). (Ist)