F-PDIP Pertanyakan Nilai Kontrak Plaza Medan Fair

Medan, Tabayyun.id : Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan l, Robi Barus  soroti kontrak kerjasama (Build Operate Transfer (BOT) antara Pemko Medan dengan PT Anugerah Prima terkait pengelolaan Plaza Medan Fair yang akan berakhir. 

Robi Barus mempertanyakan kajian apa yang sudah dilakukan Pemko Medan terkait perhitungan nilai kontrak berikutnya guna peningkatan PAD. 

Hal itu dipertanyakan Robi Barus (foto) melalui pendangan umum fraksinya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan TA 2023 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (29/8/2023). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudi Sagala dan dihadiri para anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Medan, M Ali Sipahutar. Juga hadir Wakil Walikota Medan Aulia Rachman, para pimpinan dan perwakilan OPD Pemko Medan. 

Robi pun meminta Pemko Medan melakukan kajian dan analisa secara cermat dan mendalam. Sehingga kerjasama yang akan dilakukan kemudian tidak menimbulkan permasalahan dan benar-benar dapat meningkatkan PAD Kota Medan. Begitu juga dari setiap pengelolaan asset milik Pemko Medan lainnya yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penurunan belanja daerah dari Rp. 7,86 trilyun lebih menjadi Rp. 7,84 trilyun lebih. Dimana dijelaskan karena adanya koreksi terhadap penerimaan pembiayaan yang sebelumya diproyeksikan sebesar Rp. 597,8 milyar lebih menjadi Rp 548,5 milyar lebih sesudah perubahan. 

Terkait hal itu, kata Robi, apakah karena penurunan penerimaan pembiayaan tersebut berdampak terhadap menunda percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka. 

“Termasuk penundaan terhadap pekerjaan di bidang infrastruktur kota dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya, kami minta agar Pemko Medan dapat mempertimbangkan dan perhatian berikutnya,” ujarnya

Robi juga mempertanyakan progress penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka selama tahun 2023. “Apakah target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di akhir 2023? Terobosan dan langkah antisipasi apa yang akan dilakukan saudara walikota untuk mengatasi permasalahan?” sebutnya.

Di sisi lain, Fraksi PDIP juga minta Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dan analisis AMDAL terhadap limbah rumah sakit, klinik, pabrik, hotel dan restoran.

Sebab, kata Robi, ada dugaan selama ini sampel limbah yang akan dianalisis atau diperiksa oleh petugas laboratorium, bukan diambil/dijemput secara langsung oleh petugas. Namun diantar langsung oleh pemilik rumah sakit, klinik, pabrik, hotel dan restoran ke kantor dinas lingkungan hidup. Sehingga dikhwatirkan sampel limbah yang diterima palsu dan tidak sesuai dengan limbah yang sebenarnya.

Terkait masih banyaknya warga Kota Medan yang membutuhkan air bersih, dan diresmikannya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Mebidang oleh Presiden beberapa hari lalu, Robi mempertanyakan Pemko Medan hal-hal apa yang sudah dan akan dilakukan dengan beroperasinya SPAM tersebut guna memenuhi kebutuhan air minum warga di Kota Medan.

Di akhir pemandangan umumnya, Robi meng-apresiasi kinerja Walikota Medan Boby Nasution melalui koordinasi dan kerja keras yang telah dilakukan secara perlahan namun pasti pengendalian banjir dan permasalahan persampahan di Kota Medan. 

“Kalaupun di beberapa titik lokasi tertentu masih ditemukan genangan air saat musim hujan tiba, namun durasinya tidak terlalu lama sehingga tidak mengakibatkan gangguan dan kerugian yang berarti bagi masyarakat Kota medan,” katanya. 

Terkait hal itu Robi mendorong Pemko Medan supaya tetap mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWA) Sumatera II untuk mempercepat pelaksanaan normalisasi sungai yang kerap menimbulkan banjir di Kota Medan, seperti Sungai Deli dan Sungai Bedera. Termasuk penanggulangan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan. (erwe)