Fraksi HPP Menilai Kejahatan Marak Akibat Lemahnya Kualitas Pendidikan

Medan, Tabayyun.id : Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan menilai masih lemahnya kualitas pendidikan di Kota Medan. Terbukti banyak warga pengangguran karena ketidakmampuan bersaing dalam dunia kerja dan minimnya ketrampilan.

Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan dimana-mana sehingga marak terjadinya tindak kejahatan kriminal, aksi begal dan pencurian. Begitu juga penyalagunaan narkoba hingga rasa solidaritas yang menurun serta moralitas masyarakat yang terdegrasi.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi HPP DPRD Medan, Abdul Rani (foto), saat menyampaikan pendapat fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2022z dalam rapat paripurna DPRD Medan, kemarin.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah, serta dihadiri para anggota dewan. Juga dihadiri Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman. 

Untuk itu, menurut Abdul Rani yang juga Ketua DPC PPP Kota Medan itu, semua persoalan di atas supaya menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Kepada Pemko Medan diingatkan harus segera memikirkan langkah dan kebijakan untuk menanganinya.

Bahkan, salah satu bagian dari penanganannya, Fraksi HPP DPRD ikut mendorong Pemko Medan supaya melakukan evaluasi kualitas pendidikan untuk masyarakat Kota Medan yang lebih baik.

Salah satu dampak dari krisis moral dan pengangguran itu, kata Abdul Rani, terjadinya aksi begal. Menurut dia, banyak faktor penyebab maraknya peredaran narkoba. Hal itu terbukti dari para pelaku begal yang berhasil ditangkap aparat hukum, kebanyakan terindikasi menggunakan narkoba.

Untuk itu, kata Abdul Rani, pihaknya minta Pemko Medab segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di tingkat lingkungan sebagai langkah antisipatif untuk menimalisir peredaran narkoba yang semakin merajalela. 

“Satgas Anti Narkoba dalam melaksanakan tugasnya berkolaborasi dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, sehingga upaya mencegah peredaran narkoba akan lebih masif dan terkordinir,” ujar Abdul Rani. (erwe)