Demokrat Berharap Masyarakat Benar-Benar Merasakan Manfaat Program Pemko Medan

Medan, Tabayyun.id : Hal yang penting untuk sampaikan bahwa harapan masyarakat Kota Medan sebagai penerima manfaat atas program-program yang telah dilaksanakan, benar-benar merasakan atas manfaat belanja yang sudah dilaksanakan  Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang sebesar Rp.6,04 triliun lebih di tahun 2022. 

Walaupun dari porsi belanja sebesar Rp. 6,04 triliun lebih tersebut belum mampu menjangkau keseluruhan wilayah Kota Medan, tapi setidaknya masyarakat Kota Medan sudah merasakan manfaat atas pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Demikian dikatakan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Parlindungan Sipahutar (foto), saat membacakan pendapat fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran (TA) 2022 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (24/7/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah, dihadiri pimpinan fraksi serta anggota dewan lainnya. 

Hadir juga Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, Camat se-Kota Medan, Forkopimda Kota Medan serta undangan lainya.

“Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan berharap pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2022 setidaknya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat  dari tahun-tahun sebelumnya,” tegas Parlindungan.

Tidak hanya itu kata Parlindingan, faksinya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution atas sikap tegasnya dalam menyikapi aksi begal dan kejahatan lainnya yang terjadi di Kota Medan saat ini. 

Hal inilah yang sangat dibutuhkan dalam menyikapi keluhan masyarakat terkait kondisi keamanan Kota Medan saat ini dengan membentuk tim anti begal yang bekerjasama dengan pihak kepolisian.  

“Kami berharap, kondisi Kota Medan kembali aman dari begal dan kejahatan lainnya,” ungkapnya.

Harapan masyarakat terhadap tim anti begal yang dibentuk Pemko Medan ini tidak hanya bersifat sementara saja, namun terus berkelanjutan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Medan. 

Anggota dewan yang duduk di Komisi I ini menambahkan, fraksinya terus konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat serta turut berkolaborasi dalam membangun Kota Medan  menuju kota metropolitan 

Parlin menyebut, pihaknya sangat mengapresiasi atas progam di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan Pemko Medan, yakni program peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Medan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, yakni capaian universal health coverage (UHC). 

Program ini, menurut Parlin, sangat membantu masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan kesehatan gratis, baik di puskesmas dan rumah sakit. “Kami menyarankan agar program ini terus berjalan dan berkelanjutan,” kata Parlin.

Masih kata Parlin, fraksinya juga mengapresiasi atas usaha yang dilakukan Pemko Medan dalam mewujudkan Kota Medan tanpa banjir yang sudah melaksanakan pembangunan drainase di berbagai wilayah di Kota Medan.  

Begitu juga dengan program jalan tanpa lubang yang saat ini terus  berjalan. Mudah-mudahan di tahun 2023 permasalahan banjir serta jalan berlubang di Kota Medan sudah dapat teratasi.

Terkait dengan pengelolaan persampahan di Kota Medan yang saat ini terus dilakukan pembenahan-pembenahan dalam sistem pengangkutan sampah, mulai dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir sampah. 

“Harapan kami di tahun depan sudah seharusnya Pemko Medan memiliki target untuk mendapatkan piala adipura kembali,” tandas anggota dewan dari Daerah Pemelihan (Dapil) III meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Parlin menyoroti belum maksimalnya perusahaan umum daerah (PUD)

Kota Medan dalam memberikan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan

“Ini harus menjadi perhatian Pemko Medan untuk membenahi PUD yang ada, jangan sampai 

perusahaan umum milik daerah yang ada malah ke depannya akan membebani APBD Kota Medan,” pungkasnya. (erwe)