Masih Banyak Warga NgakuTak Dapat Bansos dan Tak Terdaftar di DTKS 

Medan, Tabayyun.id : Sampai saat ini, masih banyak warga miskin Kota Medan yang tidak mendapat bantuan aosial (bansos). Selain itu, tidak sedikit pula warga miskin Kota Medan yang belum mengetahui adanya pendataan warga miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Padahal pendataan warga miskin lewat DTKS itu sangatlah penting. Sebab, bila tidak terdaftar di DTKS, maka tidak akan mendapatkan bansos dari pemerintah. 

Hal itu terungkap saat Reses II Tahun 2023 Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS, Kamis (18/5/23) di Lapangan Barasokai, Jalan Rahmadsyah, Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area.

Dalam reses tersebut, tidak sedikit warga Kota Medan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil)  IV meliputi Kecamatan Medan Area, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Denai, yang mengeluhkan masalah bansos tersebut. 

Yeni, warga Jalan Rahmadsyah Gang Silaturahmi, Kecamatan Medan Area, misalnya. Ibu rumahtangga ini mengaku seumur hidup belum pernah mendapatkan bansos apapun dari pemerintah. 

“Saya gak pernah dapat pak, padahal orang lain dapat bantuan. Padahal rumah saya hampir hancur kok pak, sudah seperti kandang ayam. Kalau gak percaya bapak, silahkan datang ke rumah saya pak,” ujar Yeni.

Yeni mengaku bahwa dia juga telah melaporkan ke pihak kelurahan terkait keluhannya itu. Tapi, Yeni mengatakan pihak kelurahan seperti tidak mempedulikan keluhannya itu. 

“Makanya, setiap Pemilu saya gak pernah mau nyucuk pak. Karena apa? Karena saya gak pernah dapat bantuan pak, tapi orang lain kok bisa dapat,” kata Yeni. 

Begitu juga keluhan Musmulyati. Janda berusia sudah lebih dari 60 tahun ini juga menyampaikan keluhan yang sama.

“Saya sudah lansia pak dan saya janda pak. Saya juga gak pernah dapat bantuan pak. Jadi, saya minta tolong saya bapak,” pinta Musmulyati, warga Jalan Medan Area Selatan Gang Delapan, Kelurahan Sukaramai I, Kec. Medan Area.

Lain halnya dengan kekurahan Batara Siregar. Warga Jalan Menteng 3, Pasar Merah, Kecamatan Medan Denai ini mengaku tak lagi dapat bantuan di bidang kesehatan. Padahal, sebelumnya ia mengaku setiap kali berobat, tak dipungut bayaran. 

“Saya mengidap penyakit jantung, gula dan lambung. Awalnya, saya dapat BPJS KIS yang gratis pak. Tiba- tiba, kartunya mati, gak bisa digunakan lagi,” papar Batara Siregar. 

“Pas saya masuk rumah sakit, mau tidak mau, saya uruslah kartu BPJS-nya daripada saya yang mati. Tapi malah disuruh bayar. Padahal saya sudah tidak bisa bekerja lagi. Mohon bantuannya pak,” sambung Batara Siregar.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Hanura, Hendra DS, menjelaskan syarat untuk mendapatkan bansos dari pemerintah, warga miskin Kota Medan harus terdaftar di DTKS. 

“Sudah pernah gak datang ke kantor lurah untuk daftar DTKS. Kalau sudah terdaftar di DTKS, nanti pasti dapat bantuan, tinggal menunggu giliran,” jelas Hendra DS. 

“Tapi, kalau belum terdaftar di DTKS, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau ada yang minta duit saat pengurusan DTKS itu, silahkan lapor ke saya. Pasti lurahnya akan dipecat,” tegas Hendra DS. 

Berkaitan dengan masalah kesehatan, Hendra DS menjelaskan bahwa, saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC). 

Dengan adanya progra UHC di Kota Medan, kata Hendra, berarti semua warga Kota Medan sudah bisa berobat secara gratis, hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Bila sakitnya tidak tergolong emergency, silahkan berobat ke Puskesmas. Nanti, pihak Puskesmas yang akan merujuk ke rumah sakit. Tapi bila sakitnya parah, bisa langsung berobat ke rumah sakit,” papar Hendra DS. (erwe)

Teks foto: Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS, saat menggelar Reses II Tahun 2023, Kamis (18/5/23) di Lapangan Barasokai, Medan Area. (Ist