Komisi IV Minta Dishub Selesaikan Persoalan Parkir di Asia Mega Mas 

Medan, Tabayyun.id :Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, menyelesaikan persoalan parkir di kawasan Komplek Asia Mega Mas, Kecamatan Medan Area.

Diungkapka, konflik pengelolaan parkir ini sudah lama berlangsung. Sebelumnya, yang mengelola parkir pihak Badan Pengelola Pajqk dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan bersama pengelola perumahan. 

“Tapi, sejak berpindah ke Dishub Medan, masalah ini menjadi rumit, karena pihak Dishub Medan tidak melibatkan pengelola perumahan,” ujar Hendra DS saat rapat dengsr pendapat(RDP) Komisi IV DPRD Medan, Selasa (14/3/23)

Menurut Hendra, tidak salah kalau Dishub melibatkan pengelola perumahan untuk turut mengelola parkir, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. “Sebab, mau siapapun yang mengelola parkir, baik BP2RD maupun Dishub Medan, sama-sama memberikan PAD Kota Medan,” tegasnya.

Hal yang senada juga disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Edwin Sugesti Nasution, yang mengatakan secara peraturan, BP2RD tidak mempunyai wewenang atas retribusi parkir di tepi jalan. 

“Namun tidak salah juga Dishub Medan melibatkan pengembang untuk mengelola parkir. Hanya miskomunikasi antara pihak pengembang perumahan dengan Dishub Medan yang tidak pernah datang agar bisa mengelola parkir,” ujar Edwin.

Sementara itu, M Zein Lubis, selaku Jabatan Fungsional Koordinator Dishub Medan, menyampaikan bahwa pihak pengembang Komplek Asia Mega Mas tidak pernah datang kepada mereka terkait pengelolaan parkir. 

“Seharusnya, saat ada peralihan antara BP2RD dengan Dishub Medan, pihak pengembang perumahan ada itikad baik untuk meminta dan mengelola parkir tersebut,” ujar Zein.

Sementara itu, Zuchairi selaku pengelola Komplek Asia Mega Mas menyampaikan pihak Dishub Medan  telah memelintir surat Sekda Kota Medan pada poin 3. “Kami tidak pernah menolak peralihan antara BP2RD dan Dishub. Surat tersebut ditolak karena tanah yang kami bangun bukan tanah milik pemko. Dalam surat  yang kami sampaikan sudah jelas pada poin lima kami membayar pajak. Secara etika pengembang harus dilibatkan dalam mengelola perparkiran,” kata Zuchairi.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, meminta agar Dishub Medan mempunyai hati dengan melibatkan pengembang untuk mengelola perumahan. “Mengapa orang luar harus dilibatkan dalam mengelola parkir, jika ada pengembang perumahan yang bisa mengelola parkir,” katanya.

“Kami harapkan Dishub Medan melibatkan pengembang untuk mengelola parkir. Karena pengembang juga punya kepentingan agar komplek yang dikelolanya nampak indah dan berjalan lancar. Dan pihak pengembang diharapkan memberikan surat permohonan ke Dishub Medan agar bisa mengelola parkir di lahan tersebut,” pungkasnya. (erwe)

Teks foto: Suasana rapat Komisi IV DPRD Medan dengan Dishub Medan dan pengelola Komplek Asia Mega Mas, Selasa (14/3/23). (Ist)