Warga Ngaku Ditolak Petugas Saat Berobat Gunakan KTP Di Puskesmas

Medan, Tabayyun.id : Warga Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, mempertanyakan program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang diluncurkan Pemko Medan sejak Desember 2022 lalu. Pasalnya, Sarmawaty, salah seorang warga Kelurahan Babura, mengaku ditolak menggunakan KTP saat berobat di Puskesmas Padang Bulan.

Hal ini diungkapkan Sarmawaty pada kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun ke IV TA 2023 yang digelar anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Renville Pandapotan Napitupulu, ST, Sabtu pagi (11/2/23), di Jalan Sei Wampu Baru Gang Gereja, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru.

Awalnya Sarmawaty mempertanyakan cara mendapatkan BPJS Kesehatan PBI (gratis) karena dia merasa tidak mampu membayar iuran BPJS Mandiri. 

“Karena bulan lalu saat saya berobat dengan KTP ke Puskesmas Padang Bulan, saya disuruh periksa darah di laboratorium puskesmas. Saat itu petugas lab mengatakan untuk kali ini bisa menggunakan KTP, tapi berikutnya pakai BPJS, tidak bisa pergunakan KTP,” kata Sarmawaty.

Karenanya Sarmawaty ingin mendapatkan BPJS Kesehatan gratis karena dia tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Mandiri.

Mendengar hal ini, anggota DPRD Kota Medan, Renville Napitupulu, mengecam pihak puskesmas yang menolak warga menggunakan KTP untuk berobat. Karena sejak Desember 2022 lalu Pemko Medan telah melaksanakan program kesehatan gratis bagi seluruh warga dengan menggunakan KTP Medan. 

“Ini sudah tidak benar, puskesmas itu telah melanggar program Wali Kota Medan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Program JKMB (Jaminan Kesehatan Medan Berkah) ini diutamakan bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Warga yang ber-KTP Medan silahkan pergunakan program ini, dan bila ada puskesmas yang mempersulit warga menggunakan program ini, langsung laporkan untuk saya tindaklanjuti,” kata Renville.

Sedangkan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, Ratna Tanjung, yang hadir di acara tersebut, mengatakan program UHC ini telah disosialisasikan Wali Kota Medan, dan ini wajib dilaksanakan seluruh puskesmas dan rumah sakit conterpart BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Sementara perwakilan Puskesmas Padang Bulan yang baru hadir setelah dihubungi, terlihat tidak bisa menjawab keluhan warga dan hanya mengatakan masalah ini akan disampaikan ke Kepala Puskesmas Padang Bulan.

Selain itu, dalam reses ini juga mencuat sejumlah persoalan lain. Seperti warga mengeluhkan parit di Jalan Sei Tuntung Baru yang sempit dan aliran airnya tidak jalan. Hal ini membuat parit kotor dengan sampah termasuk kotoran hewan.

Syafitri, warga setempat, juga keluhkan pembuatan KTP di kecamatan yang belum terdaftar SIAK, hal ini juga terjadi pada warga lain dan menyulitkan mereka saat berurusan dengan pihak bank. 

Selain itu, kelurahan juga diminta mempermudah pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) warga. Pasalnya, banyak warga yang sulit mengurus adminduk di kepling sehingga langsung ke kelurahan atau kecamatan.

Gunawan, warga lainnya, minta parit di Jalan Sei Wampu Baru dibenahi karena airnya tidak jalan dan jadi sarang nyamuk. Dia juga minta pohon di lingkungannya dipangkas karena ranting-rantingnya telah bersentuhan dengan kabel listrik serta masalah keamanan lingkungan karena maraknya pencurian.

Menanggapi ini, Renville Napitupulu mengakui parit di Jalan Sei Tuntung Baru sempit karena sendimennya banyak sehingga airnya tidak mengalir. “Kemarin jalannya telah diaspal tapi paritnya belum dibenahi. Pihak kecamatan dan kelurahan segera tangani ini agar parit berfungsi baik dan tidak meresahkan warga,” tandas Ketua DPD PSI Kota Medan itu.

Menjawab permintaan Renville, perwakilan camat mengajak warga untuk dalam waktu dekat melakukan gotong royong membersihkan lingkungan dan parit di wilayah tersebut.

Renville juga meminta kepada Lurah untuk memperhatikan kondisi jalan dan parit. Bila ada yang butuh perbaikan atau pembangunan, langsung informasikan untuk diajukan pembangunan. “Ini PR untuk Bu Lurah, dan warga juga turut perhatikan lingkungannya, bila ada masalah infrastruktur langsung laporkan ke lurah,” ujarnya.

Terkait pengurusan adminduk, Renville meminta para aparatur pemerintahan setempat, khususnya kepling agar betul-betul membantu dan melayani warga mengurus adminduk. “Kepling itu diangkat atas persetujuan warga, karenanya jangan kecewakan warga dan layani mereka dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Renville juga mengatakan DPRD Medan tetap mengawal proses penanganan banjir, termasuk normalisasi sungai dan pengorekan sendimen parit. “Untuk pihak kelurahan dan P3SU, kita harap segera melakukan pengorekan parit agar berfungsi maksimal,” harapnya.

Pada hari yang sama, Renville Pandapotan Napitupulu juga menggelar sesi kedua Reses Masa Sidang I Tahun ke IV TA 2023 di Lapangan Jalan Bakti Selatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu sore (11/2/23). (erwe)

Teks foto: Anggota DPRD Medan, Renville Napitupulu, saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun ke IV TA 2023, Sabtu (11/2/23) di Jalan Sei Wampu Baru Gang Gereja, Medan Baru. (Ist)