Warga Kelurahan Bahari Pertanyakan Program Penataan RTLH Kementerian PUPR

Medan, Tabayyun.id: Warga yang bermukim di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, mempertanyakan tindak lanjut penataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Diketahui, beberapa waktu lalu, pihak Kementerian PUPR telah meninjau Kampung Kurnia di Kelurahan Belawan Bahari dan berjanji akan menata RTLH warga di kawasan tersebut.

“Namun sampai sekarang tidak ada realisasi program itu. Hingga kini rumah kami tidak ada dilakukan penataan. Warga jadi resah karena hal ini, karenanya kami pertanyakan masalah ini bu,” keluh warga kepada anggota DPRD Medan, Margaret MS, saat menggelar sesi pertama kegiatan reses III Tahun Anggaran 2022 di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Senin pagi (12/12/22).

Dijelaskan warga, dalam peninjauan itu, pihak Kementerian PUPR mengatakan akan membantu warga Kampung Kurnia dengan menata kawasan itu karena kondisi lingkungan pemukimannya tidak layak. “Tapi hingga kini tidak pernah ada penataan kawasan disini,” ungkap warga.

Menanggapi ini, anggota DPRD Medan dari Dapil II, Margaret MS (foto), terlihat menyesalkan belum adanya dilakukan penataan RTLH warga Kampung Kurnia. “Saya turut merasakan kekecewaan dan keresahan warga yang telah menanti adanya penataan rumah dan kawasan mereka, namun belum ada realisasinya,” kata Margaret.

Kepada warga, Margaret memastikan akan mempertanyakan hal ini ke Pemko Medan dengan harapan ditindaklanjuti ke Kementerian PUPR. “Saya harap program penataan RTLH di kampung ini segera dilakukan,” tandas Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain masalah RTLH, dalam kegiatan tersebut warga juga mengeluhkan masalah tawuran antara warga di Kelurahan Belawan Bahari. Warga mengaku sangat resah dengan tawuran tersebut dan meminta aparat hukum dan Pemko Medan segera mengatasinya.

Begitu juga persoalan drainase dan jalan di kelurahan ini turut dikeluhkan warga. Pasalnya, kondisi drainase dan jalan buruk dan butuh segera dibenahi.

Disamping itu, warga juga pertanyakan program pelayanan kesehatan gratis Pemko Medan atau BPJS Kesehatan UHC. Warga merasa khawatir program tersebut tidak bisa dipergunakan saat berobat.

Menjawab ini, Margaret mengatakan akan menindaklanjuti keluhan-keluhan warga terhadap aksi tawuran serta kondisi drainase dan jalan rusak ke instansi berwewenang terkait.

Sedangkan untuk persoalan BPJS Kesehatan UHC, anggota dewan yang duduk di Komisi I ini memastikan warga bisa mempergunakan fasilitas kesehatan gratis Pemko Medan itu di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Hanya dengan membawa KTP Medan warga bisa berobat secara gratis,” jelas Margaret.

Sementara itu, saat menggelar reses sesi kedua di Lingkungan 28 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Senin sore (12/12/22), Margaret juga menyerap aspirasi dan keluhan warga yang menghadiri acara tersebut.

Seperti keluhan warga terhadap kondisi drainase dan jalan di kawasan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini, warga Pekan Labuhan berharap Margaret MS dapat membawa masalah ini ke dinas terkait di Pemko Medan.

“Kondisi drainase dan jalan di kelurahan ini buruk. Kami harap ada perbaikan dari Pemko Medan. Akibat buruknya drainase, lingkungan kami sering banjir, apalagi saat hujan turun,” keluh warga.

Warga juga pertanyakan Program Keluarga Harapan (PKH) karena walau sudah menjadi peserta, mereka belum mendapatkan bantuan sosial pemerintah.

Menjawab hal ini, Margaret MS juga memastikan akan membawa masalah ini ke DPRD Medan untuk kemudian diteruskan ke dinas terkait. (erwe)