Fraksi HPP Tuding Pengerjaan Infrastruktur Belum Profesional

Medan, Tabayyun.id : Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan soroti masih buruknya kinerja Pemko Medan terkait penanganan infrastruktur. Pengerjaan infrastruktur dinilai belum profesional bahkan pengerjaan dilakukan di akhir tahun, sehingga mutu kualitas proyek tidak maksimal dan kesannya buru-buru serta sekedar menghabiskan anggaran .

Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi HPP DPRD Medan, Hendra DS (foto), saat menyampakan pendapat fraksinya terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023, dalam rapat paripurna, Selasa (22/11/2022). 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan dihadiri sejumlah anggota dewan. Hadir juga Walikota Medan M Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Aulia Rachman, dan para pimpinan OPD Pemko Medan serta perwakilan Fokompinda Kota Medan.

Dikatakan Hendra, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Medan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu pengerjaannya. Upaya dan komitmen Pemko Medan untuk mengejar kualitas pembangunan infrastruktur harus didukung, dengan pengawasan lebih ketat.

Namun faktanya, kata Hendra, di lapangan menunjukkan pengerjaan pembangunan infrastruktur selama ini terkesan belum profesional. Buktinya pada lokasi pengerjaan infrastruktur masih menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. 

“Misalkan saat penggalian atau pengorekan, dimana bekas galian tidak ditangani dengan baik, sehingga menghilangkan estetika dan kenyamanan dan gangguan lainnya pada masyarakat,” ungkap Hendra.

Selain itu, Fraksi HPP menilai seringkali pengerjaan infrastruktur dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga targetnya hanya penyelesaian pengerjaan pembangunan. 

“Oleh karena itu, ke depan kami minta pengerjaan pembangunan infrastruktur dilakukan pada semester awal tahun anggaran, dengan demikian mampu menghasilkan kualitas lebih baik dengan sistem pengawasan yang lebih baik pula,” sebut Hendra.

Di sisi lain, Hendra menilai penanganan banjir di Kota Medan dari tahun ke tahun belum juga teratasi, sehingga masyarakat selalu was-was ketika hujan turun. Seperti yang terjadi beberapa hari ini, dimana intensitas curah hujan sangat tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Medan terdampak banjir. 

“Kondisi banjir itu memunculkan opini di masyarakat, ternyata pembangunan drainase yang menghabiskan banyak anggaran, belum efektif menangani banjir di Kota Medan,” kata Hendra.

Menurutnya, dari analisis dan kajian Fraksi HPP, banjir di Kota Medan paling tidak disebabkan tiga faktor utama, pertama luapan air sungai, dairanese yang tak terkoneksi dengan baik dan banjir rob.

“Untuk itulah kami meminta pemerintah secara serius menangani tiga hal tersebut, termasuk membuat peta area banjir dan membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta menjaga lingkungan. Inilah solusi yang menurut kami harusnya dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan banjir di Kota Medan,” kata Hendra.

Secara khusus, tambah Hendra, pihaknya minta penanganan serius banjir di kawasan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, sebab kawasan tersebut adalah titik akhir aliran air dari berbagai kawasan.

“Sehingga kondisi di daerah Sungai Mati menjadi sangat parah dan memprihatinkan. Penanganan banjir yang kami maksudkan adalah sebelum banjir, saat terjadi banjir dan pasca banjir,” tegas Hendra. (erwe)