Warga Sebut Lapangan Sejati Bukan Aset Pemko

Medan, Tabayyun.id : Warga di Kelurahan Pangkalan Masyhur menuding Pemerintah Kota (Pemko) Medan secara sepihak mengakui lapangan bola Sejati di Jalan Abdul Haris Nasution sebagai aset Pemko Medan dengan dilakukannya pematokan dan pemasangan plank di kawasan tersebut. 

Tudingan ini disampaikan pengurus POR Sejati saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, Senin (08/08/22) di ruang kerja pimpinam DPRD Medan.

“Lapangan Sejati itu diserahkan Belanda kepada masyarakat pada tahun 1949, sampai saat ini lapangan tersebut dikelola oleh masyarakat. Sekarang tiba-tiba Pemko Medan melakukan pematokan dan pemasangan plank,” kata Sunyoto, salah satu perwakilan warga yang juga pengurus POR sejati. 

Sampai dengan saat ini, kata dia, jika Pemko Medan ingin menggunakan lapangan tersebut, pasti meminta izin kepada masyarakat melalui pengurus POR Sejati. 

“Jadi lapangan bola itu bukan aset Pemko Medan,” katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan warga lainnya, Ridwan dan Yusuf Suwono (Sekretaris POR Sejati). 

Dijelaskannya, pada tahun 2010, Pemko Medan melalui pihak Kelurahan ada mendaftarkan lahan tersebut agar memiliki sertfikat/menjadi bagian aset Pemko Medan, namun hal itu tanpa melibatkan masyarakat. “Jadi proses itu tanpa ada melibatkan masyarakat dan pengurus POR,” katanya. 

Diceritakannya, di tahun 2010, melalui pejabat Kelurahan menerbitkan pengusulan surat keterangan tanah. “Berdasarkan itu diklaim sebagai aset Pemko Medan. Bulan Juli, dipatok merah menyatakan aset pemko dan mendirikan plang, namun masyarakat sempat menolak,” bebernya. 

Bahkan, kata Sunyoto menegaskan, seluruh pemeliharaan lapangan dari mulai pemagaran  pemeliharaan rumput dan lainnya itu dilakukan oleh masyarakat melalui pengurus POR. “Jadi sampai dengan saat ini kita yang mengelola,” ungkapnya. 

Sementara itu terkait rencana revitalisasi seperti yang direncanakan Pemko Medan, masyarakat pernah dikumpulkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan. 

“Melalui dispora tiba-tiba kita dipanggil untuk merencanakan pembangunan POR Sejati. Padahal sejak awal tidak pernah dilibatkan. Saat itu masyarakat tidak ada menyatakan setuju dan,” katanya. 

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat khawatir lapangan yang nantinya menjadi aset Pemko Medan malah makin menyusahkan warga, dimana warga kesulitan jika akan menggunakan lapangan karena harus izin ke Dispora. 

“Selama ini kita mudah melaksanakan kegiatan. Kalau dikuasai Pemko kita takutnya malah susah, mau menggunakan harus izin, ” katanya. 

Warga mengharapkan ada solusi yang baik dalam permasalahan ini. Warga pernah menawarkan agar warga tetap menjadi pengelola lapangan tersebut meski lapangan itu sudah jadi aset Pemko Medan, namun pihak Pemko Medan menolaknya. “Opsi itu pernah ditawarkan tapi ditolak Dispora,” katanya. 

Menyikapinya, Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, menyarankan agar warga membuat surat keberatan yang nantinya menjadi dasar untuk mempertemukan Pemko Medan dan masyarakat. 

“Kita akan upayakan solusi yang terbaik, untuk itu kita minta kepada warga agar membuat surat keberatan,” kata Rajudin. (erwe)

Teks foto: Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, saat menerima audensi pengurus POR Sejati, Senin (08/08/22) di ruang kerja pimpinam DPRD Medan. (Ist)