Perusahaan Disegel Pemko Medan, Namun Barang-Barang Bisa Hilang

Medan, Tabayyun.id : Keinginan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menjadikan Medan sebagai kota ramah Investasi sepertinya belum bisa diwujudkan. Seperti yang dialami salah satu investor Kota Medan yang rugi besar lantaran ketidakpastian soal aturan yang diterapkan Pemko Medan dan pengelola kawasan PT.Kawasan Industri Medan (KIM).

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan antara PT. Anugerah Prima Indonesia (APINDO), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kecamatan Medan Deli. Rapat dipimpin Ketua Komisi II Sudari ST dihadiri Sekretaris Komisi II, Wong Cun Sen Tdan Netty Siregar, kemarin.

Dalam rapat tersebut. So Huan, salah satu investor di PT APINDO, mengakui adanya pencemaran bau saat beroperasinya pabrik pengolahan bulu ayam tersebut. Pihaknya mengaku menerima penyegelan itu dengan syarat memperbaiki persyaratan yang diminta Pemko Medan.

“Awalnya kami disegel pihak Dinas Lingkungan Hidup karena ada pencemaran bau yang dikeluhkan warga. Ketika pabrik kami disegel, kami bisa menerima dan kami kemudian berupaya memenuhi izin yang disyaratkan Pemko Medan,” kata So Huan.

So Huan mengaku kedatangannya ke DPRD Medan hanya untuk meminta keadilan. “Beberapa kali kami disegel kemudian diminta melakukan perbaikan dan pabrik pun tetap disegel, sehingga tidak bisa membuat perbaikan. Padahal hasil labolatorium terkait pencemaran udara yang dikeluhkan sudah ditak ada masalah karena berada di bawah ambang batas,” katanya.

Yang membuat pihak perusahaan kecewa, penyegelan yang dilakukan DLH untuk yang terakhir kalinya dilakukan tanpa adanya dokumen penyegelan. “Penyegelan terakhir kalinya dilakukan tanpa adanya dokumen, kami diusir berikut security,” ucapnya.

Paling menyakitkan, investor yang mengaku rugi hingga Rp  6 miliar ini  saat penyegelan dibuka tanpa kunci ditentukan banyak barang hilang. “Mereka yang segel (DLH-red), mereka yang memegang kunci, saat dibuka kunci tidak ada dan kami mendapati barang-barang sudah hilang. Maka dari itu kami melaporkan ke Polda terkait masalah ini,” katanya.

Sampai dengan saat ini, pabrik pengolahan bulu ayam tidak bisa lagi beroperasi bahkan terancam tutup selamanya. “Kami merasa dirampok, sampai saat ini kami tidak bisa lagi beroperasi padahal seluruh ketentuan yang diminta kami penuhi,” ucapnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Wong Cun Sen, mengaku sangat kecewa dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan penyegelan tanpa berita acara. 

“Kita pertanyakan apa yang dilakukan DLH, kasihan mereka yang berinvestasi di Kota Medan. Padahal mereka mau memenuhi regulasi yang ditentukan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Pemko Medan perlu memberikan kepastian hukum guna menjamin keberlangsungan invetor di Kota Medan. “Jika melihat ini banyak hal yang harus diperbaiki. Pemerintah harus bijaksana jangan sampai merugikan investor,” katanya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan DLH Medan H. Gultom, menyampaikan bahwa awal mula persoalan PT.APINDO karena adanya keberatan dari warga perihal bau yang ditimbulkan. Persoalan berlanjut ke penyegelan. “Penyegelan dilakukan untuk koindusifitas warga,” jelasnya. (erwe)

Teks foto: Suasana RDP Komisi II DPRD Medan antara PT. APINDO, Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Kecamatan Medan Deli, kemarin. (Ist)