Politisi PKS Minta Pemko Medan Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Medan, Tabayyun.id : Pemerintah telah menetapkan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Kendati setiap tahun memperingati Hardiknas, ironinya masih banyak tenaga pengajar atau guru honorer belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Seperti di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 3 000-an lebih guru honor di Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri masih memperoleh gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK), berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta-an. Bahkan ada yang menerima Rp. 400 ribuan sebulan.

“Dengan penghasilan yang kecil, tentu guru honorer sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal guru merupakan ujung tombak pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Dengan gaji yang masih di bawah standar upah minimum, bagaimana mungkin kita mengharapkan mereka fokus mendidik. Selain itu faktanya guru  honorer juga telah berjasa dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata anggota DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati (foto), kepada wartawan, pekan lalu.

Untuk itu, imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada APBD 2023 nanti menjadikan peningkatan kesejahteraan guru ini sebagai  prioritas anggaran. Sudah sewajarnya karena termasuk urusan wajib pemerintah yakni pelayanan dasar. 

“Hal ini merupakan kebijakan Pemko Medan untuk memberi kesejahteraan bagi tenaga pendidik, mereka layak mendapatkan upah sesuai UMK,” ungkap anggota Komiai III ini.

Dhiyaul mengharapkan peringatan Hardiknas dijadikan sebagai momentum oleh pemerintah untuk mengevaluasi mutu pendidikan dan menyoroti kembali nasib tenaga pendidik terutama para guru yang masih berstatus honorer.

“Bukan saja status honorernya, namun kesejahteraan atau kelayakan upah guru mereka juga harus dicari solusinya. Tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa tidak diimbangi dengan prioritas anggaran untuk kesejahteraan para guru,” sebutnya lagi.

Ke depannya, Dhiyaul berjanji akan memperjuangkan anggaran tahun 2023 agar gaji guru honor sesuai UMK. (erwe)