Dewan Nilai Dinas Ketapang Medan Tak Serius Tangani Stunting 

Medan, Tabayyun.id : Komisi II DPRD Medan soroti pengalokasian anggaran yang dinilai tidak efektif dan mubazir, bahkan tidak tepat sasaran di Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan.

Parahnya lagi, sejumlah program ternyata tumpang tindih dengan dinas lain, namun minim untuk penanganan stunting/gizi buruk kronis.

Pantas saja, jika Komisi II DPRD Medan menuding Dinas Ketapang tidak fokus menjalankan program apalagi keseriusan membantu penanganan 550 balita penderita stunting di Kota Medan. 

Tudingan itu mengemuka saat Komisi II DPRD Medan menggelar rapat bersama Dinas Ketapang Kota Medan, di ruang Komisi II, Jumat (27/5/2022). 

Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Sudari, dihadiri Sekretaris Wong Cun Sen Tarigan, dan anggota Syaiful Ramadhan, Modesta Marpaung, Netty Siregar dan T Erdiansyah Rendy. Hadir juga Sekretaris Dinas Ketapang, Faris H Hutagalung, didampingi Bukhari, Sitialena dan Dwi Panjaya.

Dimana dari pengakuan Sekretaris Dinas Ketapang, Faris Hutagalung, dari 550 penderita stunting di Kota Medan, tersebar di 21 Kecamatan. Pihaknya tidak menangani keseluruhan dan hanya di 3 Kecamatan.

Mendengar pengakuan itu, Sudari terlihat kesal dan mempertanyakan sejauhmana kesiapan Dinas Ketapang membantu Walikota Medan dalam penurunan angka stunting di Medan.

“Bagaimana peran Dinas Ketapang soal membantu penurunan stunting di Kota Medan. Apa setelah dikasih bantuan lantas dibiarkan tidak ada tindak lanjutnya?” ujar Sudari.

Sudari mempertanyakan kolaborasi Dinas Ketapang dengan OPD lain soal penanganan stunting, sehingga bantuan tidak mubazir dan hendaknya tepat sasaran. “Ada sejumlah program yang tumpang tindih dan patut dievaluasi,” sebut Sudari.

Tudingan soal program tumpang tindih juga dipertanyakan anggota komisi II lainnya. Seperti yang dipertanyakan Syaiful Ramadhan terkait bantuan alat pemisah duri ikan terhadao pelaku UMKM. 

“Kenapa tidak di Dinas Koperasi saja bantuan atau pengadaan seperti ini. Ini kan kebutuhan pelaku UMKM, kita takutkan bantuan tumpang tindih sehingga bantuan tidak maksimal dan tidak tepat sasaran,” tandas Syaiful.

Di akhir pertemuan, Sudari mempertanyakan kinerja Dinas Ketapang terkait pemanfaatan laboratorium dalam hal pengawasan ikan import serta jajanan makanan di lingkungan sekolah. 

Terkait soal penggunaan laboratorium, Sudari berharap ke depan kiranya dapat diberdayakan sehingga penggunaan laboratorium menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (erwe)

Teks foto: Suasana rapat Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Ketapang Kota Medan, Jumat (27/5/22). (Ist)