Dewan Minta Manajemen RSUP Medan Lakukan Pembenahan Agar Mampu Tingkatkan PAD

Medan, Tabayyun.id : Komisi II DPRD Kota Medan meminta manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan (RSUPM) melakukan pembenahan di segala bidang agar lebih baik lagi ke depannya, sehingga mampu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dikemukakan Sekretaris Komisi II, Dhiyaul Hayati, S.Ag, M.Pd, saat pertemuan Komisi II dengan Direktur RSUPM, Dr. Syamsul Arifin Nasution, Sp.OG, ketika kunjungan kerja ke rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu, Senin (10/1/22).

“Kita memahami kondisi Rumah Sakit Pirngadi bukanlah satu-satunya rumah sakit rujukan bagi warga Kota Medan. Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah semakin banyak, tentunya ada kompetisi di sini. Masyarakat akan memilih rumah sakit yang dianggap memiliki pelayanan kesehatan yang lebih baik dan fasilitas lebih lengkap,” ujar Dhiyaul Hayati kepada wartawan, Selasa (11/1/22). 

Oleh sebab itu, imbuh politisi perempuan PKS itu, manajemen harus memperbaiki manajemen rumah sakit, karena sekarang ini warga bisa memilih ke rumah sakit mana mereka mau berobat. “Hal ini menjadi point penting bagi kita semua,” kata Dhiyaul.

Ia menambahkan, saat ini status RSUPM adalah Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dapat menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan berdasarkan renstra bisnis. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Bab V pasal 10 dan pasal 11.

“Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan, BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana bisnis anggaran harus disusun dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen,” ungkapnya.

Selain program layanan reguler, Dhiyaul menilai pihak RSUPM dapat melakukan program bakti sosial yang sifatnya mengundang masyarakat banyak, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa kelebihan dari rumah sakit ini.

Menurut Dhiyaul, tim IT dan tim humasnya harus selalu melakukan campaign-campaign terkait pelayanan RSUPM. Sekali-kali pihak RSUPM bisa membuat program operasi katarak gratis atau bakti sosial lainnya, seperti sunatan massal untuk menunjukkan kepedulian kepada masyarakat banyak. 

“Itu hal-hal yang kecil ya, tapi dengan begitu masyarakat kan mengetahui ada program yang baik dilakukan pihak Pirngadi untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya pikir itu perlu dilakukan. RBA dibuat dengan target  kunjungan masyarakat berobat selama setahun. Agar target tercapai, upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Dhiyaul juga mengaku miris karena RSUPM yang sudah status BLU, tapi gaji honorernya masih di bawah UMK. “Kepling kita saja sudah UMK, kenapa tenaga honor di Pirngadi belum? Hal Ini harus diupayakan agar gaji honorer sesuai UMK sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Rasanya hal yang tak mungkin jika gaji rendah tapi dituntut untuk pelayanan prima dan mutu pekerjaan lebih baik,” tegas Dhiyaul.

Dia juga melihat adanya potensi atau sumber dana lain yang bisa digunakan oleh pihak RSUPM. Semisal Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. “Ini harus dikejar ke pusat. DAK ini bisa dialokasikan ke Rumah Sakit Pirngadi, baik fisik maupun non fisik, sehingga bisa membantu untuk meningkatkan layanan dan kinerja  pegawai dan nakes di RS Pirngadi,” pungkasnya. (erwe)