Dewan Minta Walikota Evaluasi TAPD Pemko Medan

Medan, Tabayyun.id : Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Medan, Hendra DS (foto), meminta Walikota Medan, M. Bobby Afif Nasution, evaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Medan terkait kinerja buruk soal penyusunan R-APBD Kota Medan 2022. 

Akibat kinerja buruk itu, terpaksa dilakukan mengulangan pembahasan Kebijakan Umum Alokasi-Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) R-APBD 2021 yang telah disepakati sebelumnya.

“Kita sangat menyesalkan kinerja TAPD Pemko Medan yang terkesan main-main dalam penyusunan R APBD. Sehingga KUA PPAS yang disepakati terpaksa dibahas kembali,” tandas Hendra DS (foto) kepada wartawan menyikapi terjadinya pembahasan ulang KUA PPAS RAPBD Pemko Medan, Rabu (3/11/2021).

 Dikatakan Hendra yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan itu, terjadinya kesalahan dalam penyusunan R APBD  karena ada kelalaian TAPD. “Seharusnya kesalahan itu tidak perlu terjadi jika tim anggaran tetap mengacu kepada aturan perundangan undangan,” urai Hendra yang juga anggota Banggar itu.

Menurut Hendra, Sekda Pemko Medan Wiria Alrahman selaku kordinator TAPD harus lebih bertanggungjawab soal penyusunan anggaran. Begitu juga dengan Asisten dan Bappeda.

Ditambahkan Hendra lagi, kesalahan yang sangat mendasar dalam penyusunan anggaran yakni tidak mengalokasikan 20 persen anggaran dari total APBD untuk pendidikan. Kumudian penambahan pembiayaan tidak terduga yang harusnya 5 persen dari Pembiayaan Tidak Terduga (PTT) anggaran tahun sebelumnya.

“Untuk PTT ini malah ditambah lebih dari 5 persen, kita tidak mengerti apa dasar yang dilakukan TAPD, ” tandas Hendra.

Disambung Hendra lagi, anggaran di Dinas PU ditambah dengan alasan mendesak. Sementara hingga saat ini Dinas PU belum memiliki Kadis yang defenitif, maka Hendra mempertanyakan kriteria apa yamg membuat mendesak, begitu juga di Dinas PMPTSP.

Diuraikan Hendra, untuk Dinas PU ada penambahan sekitar Rp 90 miliar, kemudian untuk PTT dari Rp 94 miliar menjadi Rp 160 miliar. Seyogianya , penambahan hanya 5 persen dari Rp 94 miliar.

Di akhir sorotannya, Hendra mengulangi pendapatnya agar Walikota Medan M Bobby Afif Nasution dapat mengevaluasi kinerja TPAD Pemko Medan. “Sehingga ke depannya persoalan yang tidak lazim dalam penyusunan anggaran tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (erwe)