Dongkrak PAD, Dinas Ketapang Medan Diminta Miliki Laboratorium Standarisasi ISO/IEC 17025 : 2017

Medan, Tabayyun.id : Komisi II DPRD Medan dorong Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan fokus memajukan dan mengontrol ketahanan pangan di Kota Medan. Dengan memberdayakan laboratorium analisa pangan, diyakini akan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari, saat rapat pembahasan P-APBD Kora Medan Tahun 2021 bersama Dinas Ketapang, Selasa (21/9/21) di ruang Komisi II. 

Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Surianto, dihadiri anggota Komisi II, Haris Kelana Damanik dan Johannes Hutagalung. Turut hadir Kepala Dinas Ketapang Kota Medan, Emilia Lubis.

Dikatakan Sudari, mobil laboratorium yang ada 6 unit di Dinas Ketapang harus diberdayakan sehingga memiliki standarisasi ISO/IEC 17025 : 2017. 

“Jika laboratorium itu sudah memiliki standarisasi dan menjadi parameter, pasti akan banyak yang membutuhkan. Sehingga untuk pemeriksaan kadar makanan bisa ke Dinas Ketahanan Pangan. PAD (pendapatan asli daerah) Kota Medan pun akan meningkat,” ungkap Sudari.

Untuk itu, ia berharapDinas Ketapamg dapat mengajukan untuk pembuatan payung hukum berupa peraturan walikota (perwal). “Bagaimana bisa program ini berkontribusi PAD ke Pemko Medan, harus menjadi perhatian Kadis,” ujar Sudari.

Diketahui, standarisasi ISO/IEC 17025 : 2017 merupakan standarisasi ISO yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. 

Sementara itu, anggota Komisi II, Haris Kelana Damanik, mengkritisi pengalokasian anggaran Rp 475 juta untuk perbaikan AC dan CCTV. Menurut dia, pengadaan CCTV hendaknya dibatalkan. 

Menurut Haris, untuk situasi saat ini di tengah sulitnya ekonomi akibat Covid-19, hendaknya anggaran pengadaan CCTV digeser untuk program ketahanan pangan. Begitu juga kebutuhan stunting dan masalah gizi buruk patut menjadi perhatian. 

“Kita berharap masalah gizi buruk dapat teratasi di seluruh Kelurahan di Kota Medan. Khusus di Medan Utara masih butuh penanganan serius soal stunting dan gizi.buruk,” ujar Haris.

Menyikapi sorotan dewan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis, mengatakan sangat berharap dorongan DPRD Medan dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Medan. 

“Kami sangat setuju penggunaan anggaran skala prioritas. Tetap kami butuh koreksi demi kepentingan masyarakat,” ujar Emilia. (erwe)

Teks foto: Rapat Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Ketapang Medan membahas P-APBD 2021, Selasa (21/9/21). (Ist)