DPRD Medan Mulai Bahas Ranperda RPJMD 2021-2026
2 Agustus 2021Medan, Tabayyun.id: Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Sudari, menyebut mulai Selasa (3/8/2021) melakukan pembahasan dengan Pemko Medan. Pembahasan diupayakan maksimal hingga 8 Agustus 2021.
“Jadwal agenda rapat pembahasan sudah disusun, satu pekan ini dipadatkan bahkan Sabtu dan Minggu kita manfaatkan rapat,” ujar Sudari (foto) kepada wartawan di gedung dewan, Senin (2/8/2021)
Dikatakan Sudari, yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, adapun alasan penjadwalan rapat pansus di hari libur, Sabtu dan Minggu, guna mengejar target paripurna pemgesahan Ranperda RPJMD pada 23 Agustus yang telah ditentukan badan musyawarah (anmus) DPRD Medan.
“Kendati singkat, kita pastikan pembahasan akan maksimal dan sesuai harapan,” tegas Sudari meyakinkan.
Dalam rapat nanti, pansus akan serius melakukan pembahasan terutama evaluasi RPJM 2016-2021. “Capaiannya bagaimana, apakah setiap tahunnya sudah memenuhi target apa belum. Indikatornya harus jelas,” sebut Sudari.
Yang terpenting, tambah Sudari, dalam RPJMD 2021-2026 nanti harus menyesuaikan visi dan misi Walikota Medan. Begitu juga soal program dan visi misi Walikota Medan harus disingkronkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apalagi situasi saat ini dampak pandemi Covid 19, sumber PAD banyak yang terganggu terutama dampak PPKM. Tentu sangat dimungkinkan program Pemko Medan banyak tidak terealisasi. Untuk itu terkait visi Walikota harus disingkronkan dengan sumber PAD,” terang Sudari.
Terkait hal itu, kata Sudari, pihaknya terus mendorong Walikota Medan M Bobby Afif Nasution terus meloby pemerintah pusat agar mendapatkan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Pemko Medan.
“Sangat penting kolaborasi Pemko Medan dan pemerintah pusat guna merealisasikan visi misi Walikota. Dalam hal ini kita memberikan suport,” papar Sudari.
Dalam pembahasan RPJMD nanti, Sudari juga akan mensiasati Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), yakni indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Tiga dimensi itu yakni kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak sering menjadi jualan politik, namun kemiskinan tetap terstruktural.
“Hal ini yang perlu kita siasati sehingga serapan tenaga kerja meningkat, kemiskinan menurun dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial,” sebut Sudari. (erwe)
