Renville: Warga Miskin Wajib Masuk DTKS

Medan, Tabayyun.id :

Warga Kelurahan Babura yang kurang mampu diharap untuk mendaftarkan diri masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DTKS. Sedangkan aparatur pemerintahan wilayah di kelurahan tersebut juga diminta untuk menjemput berkas warga agar terdaftar di DTKS.

“Warga tak mampu atau miskin wajib terdaftar di DTKS. Aparatur pemerintah, khususnya kepling saya minta untuk aktif menjemput berkas warga yang berhak masuk DTKS,” tandas Ketua Fraksi HPP (Hanura, PSI & PPP) DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu.

Hal itu disampaikan Renville saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Ke III TA 2021 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Sei Bahbolon Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Minggu (28/3/21). 

Acara ini dihadiri perwakilan Dinkes Medan Kepala Puskesmas Padang Bulan, Camat Medan Baru, Lurah Babura dan jajaran Kepling serta ratusan warga.

Dijelaskan Renville, di masa pandemi ini sejumlah bantuan telah disalurkan pemerintah untuk warga yang berhak. Selain bantuan khusus masa pandemi seperti beras, juga ada program bantuan tahunan seperti BPNT, PKH, KIS, KIP sebagai program bantuan untuk warga kurang mampu.

Namun, untuk mendapatkan bantuan ini, warga harus terdaftar di DTKS. Pada data 2015, sekitar 129 ribu KK warga tak mampu terdaftar sebagai penerima bantuan. Tapi data itu tidak update lagi, makanya DPRD Medan menganggarkan pendataan baru guna mendapatkan data terbaru untuk DTKS. 

Renville berharap seluruh warga yang tak mampu agar masuk di DTKS dengan mendaftar di kelurahan melalui kepling yang bertugas mengumpulkan berkas warganya yang dapat masuk DTKS. Data dari kepling ini nantinya diverifikasi Dinsos lagi lalu hasilnya kemudian diserahkan kembali ke lurah untuk digelar Muskel untuk membajas lagi data dari Dinsos tersebut. 

“Muskel inilah nanti penentuan akhir data warga yang terdaftar di DTKS dan berhak mendapatkan program-program bantuan pemerintah,” jelas Renville Napitupulu yang juga Ketua DPD PSI Kota Medan.

Bila warga tak mampu tidak terdaftar di DTKS, lanjut Renville, maka warga ini tidak akan dapat bantuan pemerintah. Jadi dia berharap ke depannya seluruh warga tak mampu mendapatkan program bantuan pemerintah. 

“Apalagi dengan Wali Kota Medan yang baru kita berharap banyak seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dijanjikannya dapat terealisasi,” sambung Renville.

Senada, Camat Medan Baru, Illyan Chandra Simbolon, juga meminta warga yang tak mampu agar turut masuk DTKS agar bisa mendapatkan program-program bantuan sosial dari pemerintah.

Selain itu, lanjut Camat, dalam waktu dekat rencananya Wali Kota Medan akan melaunching pelayanam kesehatan gratis yang juga merupakan program penanggulangan kemiskinan. 

“Untuk warga tak mampu yang belum punya BPJS Kesehatan dan yang sudah punya tapi tak mampu bayar, cukup dengan KTP maka warga Medan akan dapat pelayanan kesehatan gratis,” tuturnya.

Dalam acara ini juga, warga yang hadir berkesempatan menyampaikan aspirasinya kepada Renville Napitupulu. Seperti br Panjaitan warga Sei Bahbolon yang memohon agar jalan di tempat tinggalnya diaspal. 

“Mohon pak, agar jalan kami ini diaspal, jalan kami ini seperti dianaktirikan. Juga paritnya pak yang memang dikorek tapi terkesan asal korek saja sehingga menimbulkan bau, dampaknya saya mengungsikan cucu saya ke lingkungan lain karena aroma bau parit,” katanya.

Menanggapi ini, Renville mengatakan pihaknya sudah menerima keluhan terhadap jalan dan drainase di Jalan Sei Bahbolon dan sudah dimasukan ke Pokir DPRD Medan serta sudah sampai ke OPD terkait. 

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan disurvei dan nanti di musrembang akan diputuskan untuk perbaikan di 2022. Tapi kalau memang sudah urgent sekali maka akan saya perjuangkan dimasukan di P-APBD 2021 untuk segera dilakukan perbaikan di akhir tahun ini, saya akan prioritaskan masalah ini,” tegas Renville.

Sementara warga Jalan Sei Bahbolon lainnya, br Silalahi menyebutkan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari masalah keamanan. Ia mengaku takut berjalan di lingkungannya pada malam hari, karena tidak adanya lampu jalan. 

“Bila keamanan kita terganggu kan jadi tidak kondusif. Bila rawan kejahatan tentu berdampak pada pengentasan kemiskinan karena aksi kejahatan yang sering merugikan warga. Mohon ada perhatian pemerintah untuk merealisasikan lampu jalan dan pemasangan portal jalan,” katanya.

Menjawab ini, Renville mengakui tiang lampu di Jalan Sei Bahbolon masih jarang. Hal ini akan jadi catatannya untuk nanti diusulkan penambahan tiang di wilayah tersebut, termasuk untuk pemasangan lampu jalan dengan berkoordinasi kepada OPD terkait. 

“Untuk kepling mohon dicatat bila ada LPJU yang mati untuk kemudian kita tindaklanjuti ke OPD terkait. Sedangkan masalah portal bisa dibicarakan dengan aparatur pemerintahan wilayah untuk pemasangannya,” sebutnya. (erwe)

Teks foto: Anggota DPRD Medan, Renville Napitupulu, saat menggelar sosialisasi Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Sei Bahbolon, Medan Baru, Minggu (28/3/21). (Ist)