Masyarakat Dapil II Masih Keluhkan Masalah Klasik

Medan, Tabayyun.id : Sejumlah permasalahan masih mengemuka di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Belawan dan Medan Marelan. 

Masalah klasik yang dikeluhkan warga itu diantaranya perbaikan dan pembangunan infrastruktur, lampu penerangan jalan, PBJS BPI, Administrasi Kependudukan, masalah kemiskinan dan sulitnya mendapatkan air.

Hal ini terungkap saat Haris Kelana Damanik (foto), mewakili anggota DPRD Medan Dapil II menyampaikan laporan hasil reses pada sidang paripurna, Senin (18/1/21).

Anggota DPRD Medan Dapil II terdiri Surianto, Siti Suciati, Haris Kelana Damanik, Margareth MS, Mulia Asri Rambe, T. Edriansyah Rendy, Abdul Latief Lubis, Abdul Rani, HT. Bahrumsyah, Sudari, Janses Simbolon, dan Ishaq Abrar M Tarigan.

Haris Kelana Damanik mengungkapkan banyak persoalan yang perlu dituntaskan Pemko Medan ke depan. 

Pihaknya meminta Dinas PU agar pengerjaan infrastruktur tidak dilaksanakan saat musim hujan. “Sehingga hasil kerja seperti pengaspalan jalan dan perbaikan drainase bisa berkualitas,” ucapnya.

Terkait infrastruktur ini, warga di Dapil II mengharapkan Dinas PU segera melakukan perbaikan jalan dengan sistem pembetonan.

Disampaikan Haris, permasalahan di Dapil II yang juga dikeluhkan warga diantaranya masalah lampu jalan, sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau. “Permasalahan ini hendaklah menjadi prioritas,” harapnya.

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan reses di Dapil II, diantaranya terkait buruknya birokrasi pengurusan administrasi kependudukan, dimana birokrasi masih berbelit dan menyulitkan warga. 

“Warga juga mengeluhkan soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang belum juga dimulai. Warga meminta Pemko mengkaji pembelajaran secara online/daring yang dinilai tidak maksimal,” ucapnya.

Tidak hanya masalah infrastuktur, warga di Dapil II juga mengeluhkan soal pemberdayaan masyarakat, diantaranya terkait akses permodalan, banyaknya muncul anak jalanan, serta banyaknya bantuan saat pandemi yang tidak tepat sasaran.

“Masalah BPJS PBI, buruknya pendistribusian bantuan kepada warga sehingga tidak tepat sasaran serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masih menjadi masalah yang belum bisa dipecahkan,” pungkasnya. (erwe)