Denda Keterlambatan Urus Akta Kelahiran Wujud Tertib Adminduk

Medan, Tabayyun.id : Anggota Komisi I DPRD Medan  Abdul Rani (foto), menegaskan pemberlakuan denda keterlambatan mengurus akta kelahiran merupakan wujud tertib administrasi dan terbangunnya database kependudukan (adminduk).

“Jadi sanksi administrasi secara filosofi hanya mengedepankan efek jera, bukan untuk menggali PAD. Denda itu agar tertib administrasi dan terbangunnya database kependudukan,” kata Abdul Rani kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).

Disamping itu, katanya, Perda Administrasi Kependudukan yang telah disahkan, 30 Desember 2020 lalu, bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi kependudukan serta meningkatkan efektivitas pelayanan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pengembangan SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) kepada masyarakat.

Perda tersebut juga termaktub dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

“Justru saat pembahasan ranperda, denda sebesar Rp100 ribu tersebut sangat sudah maksimal. Tidak boleh dikurangi, dan kalau bisa ditambah lagi jumlahnya. Malah kita juga mengusulkan denda ratusan juta rupiah bagi yang memalsukan data kependudukan,” kata politisi PPP itu.

Dikatakannya, administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik. 

Selain itu, tambah Abdul Rani, juga memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

“Atas dasar peraturan tersebut, maka Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan tidak sesuai lagi,” katanya. (erwe)