Banyak Warga Takut Divaksin, Pemerintah Diminta Buat Regulasi Jaminan Pascavaksin
13 Januari 2021Medan, Tabayyun.id : Proses vaksinasi untuk mencegah Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Namun, hingga saat ini vaksin Sinovac yang diimpor dari China tersebut masih sering dianggap momok oleh masyarakat, bahkan beberapa tenaga kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah (foto), mengatakan memang benar adanya kejanggalan yang belum diklarifikasi oleh pemerintah. Yakni, kata dia, alasan untuk mengimpor vaksin tersebut, sementara hanya ada sedikit sekali negara yang menggunakannya.
“Saya rasa harus diperjelas ya mengenai alasan vaksinasi ini. Artinya China saja mengekspornya, kenapa kita justru memakainya. Terlebih lagi ini hanya ada 4 negara yang menggunakannya,” ujar Bahrumsyah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/1/2021).
Menurutnya, menghadapi ketakutan warga untuk divaksin, seharusnya menjadikan pemerintah membuat regulasi khusus mengenai jaminan kesehatan pasavaksinasi. Sehingga, jika sakit ataupun meninggal, ada yang menjamin warga.
“Kita berharap sda regulasi pemerintah dalam hal ini BPJS. Termasuk akses vaksin, agar kalau ada dampak dari vaksin, akan dicover oleh BPJS,” ucapnya.
Bahrum mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses vaksinasi. Seperti efeknya pada negara-negara lain dan sebagainya.
“Dua hal yang harus diperhatikan, yang pertama tentang kehalalan perihal vaksin, kemudian efek vaksin itu sendiri kenapa kita impor dari China?” katanya.
Dikatakannya, peraturan peredaran vaksin prioritas utama haruslah Kota Medan terlebih dulu. Karena rentan terdampak Covid-19.
“Orang-orang prioritas seperti tenaga medis, sosial kemasyarakatan serta orang pemerintahan yang selalu berintegrasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Bahrum juga berujar bahwa jika tidak diawasi dengan benar, maka proses vaksinasi sangat rentan dimanipulasi. Untuk itu, kata dia, masing-masing orang yang divaksinasi wajib terdokumentasikan dengan baik.
“Beli vaksin terlebih dahulu, harus terdokumentasikan orang yang disuntik. Karena bisa dimanipulasi, rentan sekali. Harus ada dokumentasi bahwa itu sudah dilakukan,” pungkasnya. (erwe)
