DPRD Medan Minta Dishub Tingkatkan PAD Dari Parkir

Tabayyun.id – Medan: Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak (foto), menyimpulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memperbaiki sistem kinerja. Prioritas perbaikan terutama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

Hal tersebut merupakan rangkuman dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas Perhubungan dalam pembahasan triwulan ke III anggaran 2019 di ruang Komisi IV, Selasa (3/12/2019).

RDP dimpimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, dihadiri anggota Komisi IV Edy Eka Suranta Meliala, AD Tumanggor, DRG. Sinaga, Rizky Nugraha, R. Napitupulu, Dedy Akhsyari Nasution, Br Hutagalung, Hendra DS, Daniel Pinem, Syaiful Rachman, Edwin Sugesti dan Sukamto.

Hadir juga saat RDP itu Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, didampingi staf Suriono, Indra dan Ami.

Dalam RDP yang pertama digelar Komisi IV DPRD Medan periode 2019-2024 itu tampak menarik. Masing-masing anggota komisi berlomba mengajukan pertanyaan kritikan dan masukan kepada Dishub Medan.

Seperti halnya, Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, mendesak perbaikan kinerja dan perubahan sistem soal peningkatan PAD dari objek parkir.

“Kita minta harus ada lah perubahan, perbaikan sistem sehingga PAD tarif parkir dapat meningkat,” saran Paul.

Sama halnya dengan Dedy Akhsyari Nasution, mengaku sangat menyayangkan minimnya capaian perolehan target PAD dari parkir. Dedy mempertanyakan apa konsekuensi atau resiko jika target tidak tercapai.

Disambung anggota Komisi IV lainnya Edy Eka Suranta Meliala, menguatkan pertanyaan jika memang tidak tercapai apa resikonya.

“Makanya jangan asal tebak menentukan target hanya membuat atasan senang. Hal itu perlu dilakukan evaluasi,” saran Edy.

Begitu juga dengan anggota dewan lainnya, AD Tumanggor, mengingatkan agar kinerja pejabat di Dishub memiliki kejujuran.

“Harus ada transparansi soal potensi yang ada, sehingga dapat meminimalisir kebocoran. Begitu juga soal data jumlah pengamat parkir supaya transparan,” tegasnya.

Lain hanya dengan R. Napitupulu, yang menyangkan minimnya serapan anggaran dan perolehan retribusi di Dishub Medan. Ia minta Dishub memberikan data untuk mempermudah pengawasan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, memaparkan belanja langsung di dinasnya tahun 2019 sebesar Rp. 77,7 miliar. Peruntukan sekitar Rp. 33 miliar untuk gaji honor dan lebihnya sekitar Rp. 39 miliar untuk pembangunan.

“Sampai saat ini, Nopember 2019, baru terealisai 60 persen, namun sisanya pada 15 Desember dipatikan tuntas dan saat ini sedang proses,” ungkap Iswar.

Sedangkan untuk target PAD dari sektor tarif parkir Rp 48 miliar, hingga Nopember baru terealisasi Rp 19,3 miliar. Diakui Iswar, capaian target parkir hingga tidak mungkin tercapai, namun pada Desember nanti masih dimungkinkan Rp 22,5 miliar. (erwe)