Marasutan Tak Mampu Buat Kemajuan Pendidikan di Medan

Tabayyun.id – Medan : Anggota Komisi II DPRD Medan, Rajuddin Sagala (foto), menilai selama Marasutan menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, tak ada kemajuan yang signifikan yang dilakukan dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Medan.

Rajuddin pun mengaku heran mengapa Walikota Medan Dzulmi Eldin melantiknya menjadi Kadisdik.

“Saya lihat tak ada kemajuan yang signifikan selama setahun ini. Begitu dia dilantik, saya heran mengapa walikota menunjuknya. Apa Pak Wali tak berkaca dari masa lalu? Ternyata setelah dilantik, tak ada kemajuan,” ungkap Rajuddin kepada wartawan, Kamis (12/9/2019).

Bahkan, lanjut politisi PKS itu, sistem zonasi bermasalah seperti di Medan Utara. Disana banyak sekolah yang tak merata. Cakupan zonasi itu tak menyeluruh. Kalau fasilitas lengkap, bisalah diterapkan zonasi itu.

“Tapi itu tak digubrisnya. Akibatnya banyak anak pintar di Medan Utara yang tak melanjutkan sekolah. Kalau ke swasta mereka tak mampu bayar SPP tiap bulan,” lanjutnya.

Bahkan, saat pelaksanaan reses, Rajuddin mengaku dirinya sudah menemukan langsung anak yang putus sekolah.

“Saya temukan langsung saat reses anak putus sekolah di perbatasan Helvetia dan Deliserdang. Saya tanya kenapa putus, karena tak lulus di negeri. Sekarang mereka hanya les keahlian saja. Akibatnya mereka jadi tukang botot dengan naik sepeda, ada juga yang berjalan pakai keranjang,” ungkapnya.

Selama menjabat, Rajuddin juga melihat tak ada keberpihakan Marasutan terhadap guru honorer.

“Tak ada program dia yang memajukan pendidikan, bahkan usulan DPRD yang disahkan Banggar. Contohnya peningkatan insentif guru honorer, itu ide dari DPRD, bukan dari Disdik yang disahkan di dalam Perubahan APBD 2019 dan APBD 2020,” terangnya.

Ia menilai, Marasutan tak sungguh-sungguh dalam memajukan pendidikan di Kota Medan.

“Kita sudah buat berdasarkan cluster, di APBD 2019 sudah diatur bahwa guru honorer yang mengabdi 2-4 tahun sekian gajinya, 4-6 sekian dan 6-10 sekian. Tapi itupun tak bisa disalurkannya. Bayangkan guru gajinya sedikit, sementara PHL di Disdik bahkan ada yang hanya tamatan SMA tapi gajinya sesuai UMK,” terangnya.

“Bisa kita lihat bagaimana tak keberpihakannya terhadap guru. Saya khawatir anggaran tersebut kembali Silpa. Padahal tugas dia hanya mendata guru, meminta rekeningnya, tinggal menyalurkan. Bukan disuruh dia mencari uangnya,” lanjutnya.

Melihat carut marutnya pengelolaan pendidikan di Kota Medan, Rajuddin bersyukur karena masa bakti Marasutan tinggal hitungan bulan. Iapun berharap agar walikota dapat mencari pengganti yang lebih baik lagi.

“Dia pensiun bulan 11 kalau tak salah. Kalau dilanjut lagi, itu bukan memajukan pendidikan namanya Medan ini kota terbesar ketiga. Harus jadi contohlah sistem pendidikannya. Ke depannya agar Walikota menyiapkan figur yang memiliki kapasitas, kemampuan yang baik. Banyak orang yang miliki itu,” harapnya. (Rki)