Tabayyun.id – Medan : Walikota Medan, Dzulmi Eldin, mengakui Pemerintah Kota (Pemko) telah melakukan pengurangan program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu dikatakannya saat menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat DPRD Medan dalam rapat paripurna nota jawaban walikota atas pemandangan umum fraksi DPRD Medan tentang rancangan Perubahan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (R-APBD) TA 2019, Kamis (8/8/2019) Siang.
“Dapat dijelaskan bahwa pengurangan anggaran ini akibat adanya perubahan metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari swakelola menjadi pengadaan langsung,” jawab Eldin.
Selain itu, Eldin juga mengakui pihaknya menurunkan anggaran peningkatan pengaspalan jalan yang semula Rp 58 miliar menjadi Rp 53 miliar. Namun Eldin menjamin dalam pelaksanaannya tetap maksimal.
“Program peningkatan pengaspalan jalan dan pembangunan saluran drainase mengalami penurunan pagu anggaran. Namun dalam pelaksanaannya tetap maksimal untuk perbaikan jalan dan saluran drainase yang ada di Kota Medan dengan skala prioritas,” ungkapnya.
Dalam penyampaian nota jawabannya, Eldin tak menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat terharap pengadaan meubeler di Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan menilai tidak sependapat terhadap pengadaan meubeler pada Dinas Kebersihan dan Pertahanan yang dianggap terlalu boros. Hal ini ditandai oleh penambahan anggaran dari semula Rp278 juta lebih menjadi Rp651 juta.
“Dalam pandangan kami ini terlalu boros,” kata Parlaungan Simangunsong selaku juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, dalam pemandangan fraksi atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD tahun anggaran 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (7/8/2019).
Fraksi Demokrat juga melihat ada ketidaksingkronan dalam penjabaran Perubahan APBD TA 2019, seperti untuk program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kota Medan, yang semula Rp24 miliar lebih menurun menjadi Rp15 miliar lebih.
Program peningkatan pengaspalan jalan, semula Rp 58 miliar lebih menurun menjadi Rp53 miliar lebih. Sedangkan pada program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong semula Rp207 miliar lebih, turun menjadi Rp191 miliar lebih.
Terakhir penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan semula Rp5 miliar lebih turun menjadi Rp3 miliar.
“Kita sangat berharap agar peningkatan alokasi anggaran pada setiap SKPD atau OPD harus benar-benar direalisasikan secara optimal,” harapnya.
Banyak Kursi Kosong
Sementara itu, pantauan Medan Pos saat rapat paripurna berlangsung, Kamis (8/8), kehadiran anggota DPRD Medan sangat minim. Separoh kursi anggota dewani terlihat kosong.
Yang paling mencolok banyak kursi kosong adalah di deretan anggota Fraksi PDIP. Demikian juga di barisan tempat duduk anggota Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat.
Hal yang sama juga terlihat di deretan kursi pimpinan. Hanya tampak satu dari empat pimpinan, yakni Wakil Ketua Iswanda Ramli, yang memimpin rapat. Sedangkan Ketua Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua Ihwan Ritonga, dan B Sitepu tak kelihatan. (Rki)
Teks foto: Suasana rapat paripurna DPRD Medan, Kamis (8/8), yang minim kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Medan. (Ist)